Jokowi Perintahkan Polri-TNI Kawal Kebijakan Pembangunan dan Pemekaran Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bekerja lebih terintegrasi dalam merealisasikan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas soal Papua di Papua pada Senin (20/3/2023) malam

Ratas tersebut diikuti para pejabat terkait, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Panglima: Tak Ada Penambahan Pasukan TNI di Papua

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, integrasi kinerja penting agar Polri dan TNI bisa mengawal semua kebijakan pemerintah.

"Intinya Beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program daerah, sehingga TNI, Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan," ujar Listyo dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin malam.

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran semuanya bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Ratas tersebut digelar setelah Presiden Jokowi tiba di Papua. Presiden menempuh perjalanan dari Jakarta pada Senin siang.

Baca juga: Malam-malam, Jokowi Pimpin Rapat Terbatas di Papua

Kehadiran Presiden di Tanah Papua kali ini dalam rangka kunjungan kerja.

Pada Selasa ini, Jokowi diagendakan untuk meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura.