Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Kenang Awal Mula Covid-19 Menyebar di RI: Obat Terbatas-Dapat Kritik Pihak Asing

Kompas.com - 20/03/2023, 13:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengenang awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kala itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus Covid-19 hadir di Indonesia. Masyarakat panik, korban berjatuhan, dan obat-obatan masih terbatas. Tak sedikit pula pihak luar mengkritik kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satu kritikan yang muncul adalah ketika pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti karantina total. Lalu, mengubahnya menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Singgung Awal Pandemi Covid-19, Jokowi: Kita Debat Berhari-hari soal Lockdown atau Tidak

"Pak Presiden mungkin masih ingat proses pengambilan keputusannya, membutuhkan satu olahan yang sangat cepat. Di sisi lain kita juga mendapat kritikan dari luar apakah pola ini paling cocok atau tidak," kata Luhut dalam acara Penghargaan PPKM Award di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Perbedaan pendapat terjadi. Luhut mengungkapkan, banyak pihak yang meminta pemerintah melakukan karantina wilayah (lockdown) untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.

Namun, agar ekonomi tetap berjalan dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah memberlakukan PPKM berdasarkan empat level.

Kala itu, kata Luhut, Jokowi meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli.

"Pak Presiden dengan pertimbangan dan masukan-masukan dari para ahli, dan juga dari para pembantu presiden, Presiden memutuskan melakukan yang lain daripada pikiran-pikiran dari luar," tutur Luhut.

Luhut menyampaikan, mengambil kebijakan PPKM bukan pula langkah yang mudah. Sebab bagaimana pun, simpul-simpul perekonomian tidak bisa normal seperti sebelum pandemi.

Baca juga: Saat Jokowi Bicara Penanganan Covid-19 Indonesia Dipuji WHO dan John Hopkins University

Di sisi lain, fasilitas layanan kesehatan Indonesia sudah di ambang batas. Rumah sakit darurat khusus Covid-19 bahkan didirikan karena rumah sakit yang ada tidak mampu lagi menampung jumlah pasien yang masuk.

Saat varian Delta menyerang pada pertengahan 2021, kelangkaan atau krisis oksigen terjadi. Hal ini membuat pemerintah harus mendatangkan oksigen dari luar luar negeri.

"Dan kita bersyukur kita mendapatkan oksigen tank dari industri yang ada di Morowali dan Weda Bay. Tidak terbayangkan kalau oksigen tank itu tidak ada, berapa ribu orang lagi yang akan menjadi korban Covid-19 ini," jelas Luhut.

Baca juga: Menko Airlangga: Kasus Covid-19 Turun Selama Bulan Maret 2023

Tak hanya itu, tenaga kesehatan bekerja hingga kelelahan. Tidak sedikit yang gugur ketika berjuang menghadapi Covid-19. Berbagai tenaga sukarela pun turun untuk membantu berbagai tugas.

Penanganan pandemi, kata Luhut, juga dibarengi dengan kebijakan testing dan tracing di berbagai daerah. Masyarakat yang terpapar kemudian dibawa ke isolasi terpusat.

Atas kerja-kerja tersebut, perkembangan atau mutasi Covid-19 mampu diredam, sekaligus melaksanakan vaksinasi.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Naik Sepekan Terakhir, Dinkes DKI Minta Warga Lakukan Hal Ini

"Vaksinasi dilakukan serentak melibatkan banyak pihak. Hingga pertengahan Maret, sebanyak lebih 450 juta dosis vaksin telah disuntikkan sehingga Indonesia menjadi peringkat lima terbesar di dunia dengan vaksinasi terbanyak," sebut Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com