Megawati, Luhut, hingga Budiman Sudjatmiko Terima Penghargaan Apdesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri hingga Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan penghargaan dari organisasi kepala desa.

Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya dalam momentum HUT Undang-Undang Desa ke 9.

Peringatan tersebut dihadiri ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).

Adapun Megawati mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak gotong royong desa.

Baca juga: Tegur Ribuan Kepala Desa Minta Dana Desa 10 Persen, Megawati: Kerja Dulu!

Luhut diberi penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak kemandirian desa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyabet penghargaan tokoh nasional tata kelola pemerintah desa.

Kemudian, penghargaan tokoh nasional peduli kesejahteraan aparatur desa diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko mendapatkan penghargaan tokoh nasional pejuang Undang-Undang Desa.

Baca juga: Kelakar Megawati di Depan Kepala Desa: Badan Jokowi Makin Kurus Pusing Mikirin Negara

Adapun ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda. Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasiona

Permintaan 10 persen APBN untuk dana desa ini mendapat dukungan dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Bamsoet mengatakan, masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota. 

Karena itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa," kata Bamsoet saat ditemui awak media di GBK, Minggu (19/3/2023).