Komnas HAM Beberkan Fakta yang Sebabkan 135 Orang Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan tiga fakta yang disebut menyebabkan 135 korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan.

Fakta tersebut dibeberkan untuk menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas dua terdakwa dan vonis ringan tiga terdakwa pada kasus tersebut.

Komisioner Komnas HAM bidang Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, fakta pertama yaitu situasi stadion yang sudah terkendali.

"Adanya situasi lapangan stadion yang bisa dikendalikan dan dikuasai hingga pukul 22.08.56 WIB, namun aparat memilih untuk mengeluarkan tembakan gas air mata," ujar Uli dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Anggota DPR Minta Jaksa Banding atas Putusan Bebas 2 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Fakta kedua, penembakan gas air mata dilakukan secara beruntun dalam jumlah banyak.

Komnas HAM menilai tidak ada upaya dari aparat kepolisian untuk menahan diri dengan menghentikan tembakan.

"Meskipun para penonton sebagian besar sudah keluar dari lapangan karena panik," tutur Uli.

Fakta berikutnya, penembakan gas air mata tidak hanya sekadar menghalau penonton dari lapangan, tapi turut diarahkan untuk mengejar penonton dan ditembakkan ke arai tribune penonton.

Baca juga: Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas, Anggota Komisi III Minta Jaksa Banding

"Terutama pada tribune 13 sehingga menambah kepanikan penonton dan membuat arus berdesakan untuk keluar stadion dari berbagai pintu dengan mata perih, kulit panas, dan dada terasa sesak," kata Uli.

Sebab tiga fakta yang ditemukan itu Komnas HAM menilai para terdakwa memiliki kapasitas untuk mencegah penembakan gas air mata.

Khususnya tiga terdakwa dari aparat kepolisian yang memegang komando dalam pengamanan di lokasi tragedi.

"Ketiga terdakwa mempunyai kapasitas untuk mencegah penembakan gas air mata, menghentikan penembakan yang sudah terjadi, serta mengendalikan lapangan dan para personel keamanan agar tidak melakukan tindakan yang berlebih, namun hal tersebut tidak dilakukan," ucap Uli.

Baca juga: Anggota DPR Berharap Tak Ada Intervensi Kekuasaan dalam Vonis Bebas 2 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta dan mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.

"Agar putusan tersebut dapat diperiksa ulang guna memastikan keadilan tercapai bagi para korban dan keluarga korban," tutup Uli.

Diketahui tiga terdakwa polisi dalam tragedi Kanjuruhan telah menjalani vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, dua di antaranya divonis bebas.