Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Australia dan 6 Negara Peserta SRM Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Kompas.com - 16/03/2023, 19:14 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa negara peserta Sub-Regional Meeting (SRM) sepakat memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menutup pertemuan SRM di Melbourne, Australia, pada Kamis (16/3/2023) waktu Melbourne.

Pertemuan itu dipimpin oleh Indonesia yang diwakili Mahfud, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia Clare O'Neil.

“Negara-negara SRM bersepakat untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara. Kerja sama ini termasuk dengan menggunakan mekanisme ASEAN dialog partner,” kata Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis.

Baca juga: Indonesia-Australia Sepakat Perangi Misinformasi-Disinformasi, Mahfud: Penting Jelang Pemilu

Adapun negara-negara peserta SRM antara lain Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand.

Negara-negara peserta SRM, salah satunya Filipina, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dan Australia dalam mendorong kerja sama menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas negara.

"Karena forum SRM ini memberi kesempatan negara di kawasan berdialog langsung, berbagi informasi dan pengalaman menangani terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar delegasi dari Filipina.

Diberitakan sebelumnya, dalam rangkaian acara yang sama, Mahfud mengatakan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten, khususnya di Asia Tenggara.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan “The 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM)” di Melbourne, pada Selasa (14/3/2023).

“Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al-Qaeda yang tetap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,” ujar Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa.

Baca juga: Indonesia Ajak Australia Tingkatkan Komitmen Jaga Keamanan Maritim

Ia menyatakan, proses radikalisasi melalui media sosial atau internet perlu diberikan perhatian yang lebih besar.

“Mengingat sebagian besar serangan teror yang dilakukan oleh pelaku tunggal atau lone wolf. Sebagian besar pelakunya menjadi korban dari proses radikalisasi melalui media sosial atau internet,” kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com