Diduga Terima Rp 7 M dan Minta Aspri Jadi Komisaris, Wamenkumham Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 15/03/2023, 08:07 WIB

Syakirun Ni'am,

Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Syakirun Ni'am

Penulis

Novianti Setuningsih

Editor

Lihat Foto

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej saat ditemui di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (28/2/2023).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melaporkan seorang wakil menteri (Wamen) berinisial EOSH ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan aliran dana Rp 7 miliar yang diduga sebagai gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, atau lainnya, Selasa (14/3/2023).

Asisten Pribadi (Aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Ari Rukmana saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (14/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sugeng mengatakan, Eddy diduga menerima uang Rp 7 miliar melalui dua orang asisten pribadinya (aspri).

Pertama, Edward atau Eddy diduga menerima aliran dana Rp 4 miliar. Uang itu ditransfer melalui bank BUMN dalam dua termin pada Mei 2022.

Menurut Sugeng, uang itu diterima melalui asisten pribadinya bernama Yogi Ari Rukman (YAR).

“Masing-masing Rp 2 miliar, Rp 2 miliar, (total) sebesar Rp 4 miliar,” kata Sugeng saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/3/2023).

Sugeng mengungkapkan, uang itu diberikan oleh Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy.

Eddy kemudian mengarahkan Hermawan ke YAR.

“Ini namanya ada di sini (bukti transfer) PT nya apa nanya apa. Jadi, Rp 2 miliar pada Mei,” ujar Sugeng.

Selanjutnya, Sugeng menyebut bahwa Hermawan menemui YAR di kantornya dan menyerahkan Rp 3 miliar secara tunai pada Agustus 2022. Uang yang dibayarkan dalam bentuk pecahan dollar Amerika Serikat (AS).

Uang diberikan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT CLM di Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Diterima tunai oleh juga asisten pribadi YAR, di ruangan saudara YAR. Diduga atas arahan saudara Wamen EOSH, Agustus,” kata Sugeng.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melaporkan seorang wakil menteri (Wamen) berinisial EOSH ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan aliran dana Rp 7 miliar yang diduga sebagai gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, atau lainnya, Selasa (14/3/2023).

Sugeng mengatakan, Hermawan diketahui tengah menghadapi sengketa kepemilikan saham PT CLM dengan ZAS (Zainal Abidinsyah).

Setelah pemberian Rp 3 miliar, lembar pengesahan itu pun terbit. Tetapi, pada 13 September 2022 dihapus dari situs.

Kemudian, muncul pengesahan dengan susunan direksi baru PT CLM kubu ZAS.

Hermawan melalui pengacara berinisial A menegur Eddy dan menyebut bahwa tindakannya tidak terpuji.