Jimly Asshiddiqie Singgung Motif Tak Baik di Kasus Pengubahan Substansi Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung adanya motif tak baik di balik skandal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto.

Hal itu disampaikannya setelah dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (13/3/2023).

"Ini ada motif yang tidak baik. Begitu kira-kira," kata Jimly Asshiddiqie kepada awak media.

"Itu jadi serius, walaupun cuma dua kata (yang berubah)," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Harap Putusan MKMK Pulihkan Kepercayaan Publik atas MK

Jimly mengatakan, perubahan kalimat dalam putusan perkara merupakan hal lazim, selama diubah dalam sidang pembacaan putusan dan berkaitan dengan masalah redaksional seperti salah ketik dan tanda baca.

"Kalau ini, lain. Ini substansi. Kata 'dengan demikian' itu artinya konklusi, tapi 'ke depan' itu belum konklusi," kata Jimly.

"Dan yang kedua ini ada motif pribadi. Dikira ini akan berdampak kepada individu, padahal tidak. Etika itu tidak bicara substansinya, etika ini bicara motifnya," ujarnya lagi.

Kemudian, ia kembali menyinggung bahwa kasus ini merupakan persoalan yang sangat serius dan harus ditindak secara tegas demi menjaga martabat MK sebagai pengawal konstitusi.

"Kalau dibiarkan, bisa yang lain juga diubah, dua kata di tempat lain, dan bisa menyangkut substansi," ujar Jimly.

"Saya menganggap kasus ini jadi bagus untuk pelajaran, untuk perbaikan ke depan," katanya lagi.

Baca juga: MKMK Sebut Ada Titik Terang Skandal Pengubahan Substansi Putusan MK

Sebagai informasi, substansi yang berubah dalam putusan ini hanya melibatkan dua kata, tetapi dinilai memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Perubahan itu yakni dari kata "dengan demikian ..." yang dibacakan hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang, menjadi "ke depan ..." dalam salinan putusan dan risalah persidangan.

Secara utuh, yang dibacakan Saldi Isra selengkapnya pada sidang pembacaan putusan 23 November 2022 adalah, “Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK …”

Sementara itu, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: “Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK …”

Baca juga: Skandal Pengubahan Substansi Putusan, MKMK Akan Dengarkan Keterangan Jimly Asshiddiqie

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.