Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Ajak Mogok Nasional jika Perppu Cipta Kerja Tak Dicabut hingga May Day 2023

Kompas.com - 13/03/2023, 16:10 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hartam Aziz mengatakan, seluruh buruh di Indonesia akan mogok kerja jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tidak dicabut pemerintah hingga tanggal 1 Mei 2023 yang diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional.

"Ketika nanti DPR RI mengesahkan atau menerima (Perppu UU Cipta Kerja) hingga May Day tahun ini, hampir pasti memastikan kami akan melakukan mogok nasional di May Day 2023 ketika DPR RI tetap memaksakan kehendaknya mengesahkan Perppu Cipta Kerja," ujar Riden kepada rekan pers di depan Gedung DPR MPR RI pada Senin, (13/3/2023).

Pasalnya, beragam aksi dan upaya telah dilakukan Partai Buruh untuk menolak Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022.

Baca juga: Ada Demo Buruh, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR

Namun, masih belum ada respon baik dari DPR RI sebagai lembaga legislatif dan Presiden Joko Widodo sebagai lembaga eksekutif negara.

"Realitas yang ada, kami sudah berupaya menyatakan sikap dan segala macam tapi sampai saat ini DPR RI maupun istana belum merespon kami," katanya.

Tidak hanya mogok nasional, para buruh juga berencana untuk mengirim judicial review (JR) atas Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka tidak ada pilihan lain, langkah perlawanan akan kami lakukan sampai hari ini. Tetapi ada dua hal. Bila dipaksakan (disahkan), maka pertama kami akan melakukan mogok nasional, kedua kami akan melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Baca juga: 1.753 Personel TNI-Polri Amankan Demo Tolak Perppu Cipta Kerja di DPR

Diberitakan sebelumnya, massa aksi dari Partai Buruh bersama berbagai elemen buruh di Indonesia hari ini menggelar aksi menolak Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, Senin (13/3/2023).

Massa aksi mulai memadati depan Gedung DPR MPR RI sekitar pukul 12.00 WIB sambil membawa atribut elemen buruh masing-masing dan papan bertuliskan tuntutan kepada pemerintah.

Sebelum mulai berorasi, massa aksi menyanyikan beberapa lagu bertemakan keadilan buruh sambil menyalakan smoke bomb untuk membakar semangat di siang yang terik hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com