Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis Litbang "Kompas": Penegakan Hukum Masih Terganjal Integritas

Kompas.com - 13/03/2023, 11:46 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam upaya penegakan hukum menjadi yang paling rendah dalam penilaian publik.

Hal tersebut tercermin dalam analisis Litbang Kompas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam "Survei Penilaian Integritas" tahun 2021-2022 serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saat ini, sekitar 55,1 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang tersebut," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Surveui Litbang Kompas: Anies Baswedan Dapat Dukungan Elektoral dari Simpatisan Prabowo Subianto

Ia mengatakan, dibandingkan survei Litbang Kompas sebelumnya, kondisi ini memang mengalami peningkatan. Namun, perbaikan tersebut belum mampu menjadikan penegakan hukum menjadi capaian kerja pemerintah yang dapat dibanggakan.

“Malah, sepanjang satu tahun terakhir, gap yang terbangun antara kepuasan publik terhadap segenap kinerja pemerintah dan penegakan hukum cenderung kian lebar,” kata Bestian.

“Berbagai problem yang terkait integritas menjadi pangkal terpuruknya kinerja penegakan hukum,” ucapnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi yang Akan Pilih Ganjar Lebih Banyak dari Prabowo

Salah satu persoalan yang paling mencolok yaitu terkait upaya pemberantasan dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Publik justru masih merasa tidak puas atas kinerja pemerintah di dalam dua persoalan di atas.

“Ketidakpuasan ini sekaligus mendudukkan kedua persoalan tersebut pada posisi rendah dari 20 indikator penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan dari survei Kompas,” kata dia.

Bestian memaparkan, problem integritas dalam upaya penegakan hukum menjadi semakin detail tergambarkan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Anies Baswedan Belum Dapat Dukungan Optimal dari Simpatisan Jokowi

Survei komprehensif yang pernah dilakukan di Indonesia ini tidak hanya merangkum pandangan masyarakat dan para ahli yang terkait.

Namun, survei ini juga merangkum pandangan dan pengalaman dari sisi internal aparat birokrat di 640 instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Berdasarkan hasil survei, skor integritas terbaru tahun 2022 mencapai 71,92 dari skor tertinggi 100. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya skor 72,43 terjadi sedikit penurunan,” papar Bestian.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Jokowi Banyak Tertuju ke Ganjar dan Prabowo

“Namun, menariknya, dari hasil survei ini tergambarkan bagaimana problem-problem integritas masih banyak bercokol pada birokrasi dan segenap aparat dalam praktik kerjanya,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com