Soal Pertemuan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar, Said Abdullah Sebut Ini untuk Sukseskan Kemandirian Pangan Nasional

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menilai, pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo adalah bagian dari menyukseskan program Kemandirian Pangan Nasional.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menhan Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/3/2023).

Kunker tersebut dilakukan guna menilik hasil panen raya nusantara, utamanya di sektor pertanian padi. Di samping itu juga sebagai langkah memastikan panen raya bisa Kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan bahwa panen raya dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Baca juga: Said Abdullah Sebut Kasus RAT Jadi Kesempatan Perbaiki Sistem Internal Kemenkeu

Menurut Said, kunker Presiden Jokowi di Kebumen itu sekaligus menjadi bagian kegiatan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Karena program ini dilakukan di Jateng, jadi ini menjadi bagian dari langkah penting yang dilakukan Pak Ganjar. Jadi, kami tidak mau berpikiran lebih jauh dan menyangkut soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (10/3/2023). 

Said menilai bahwa Kemandirian Pangan merupakan hal yang penting. Pasalnya, sebagian besar bahan pangan Indonesia saat ini merupakan produk-produk impor.

“Padahal kalau mau ditinjau kembali, semua negara saat ini berkepentingn untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing. Jadi, kunker Presiden ini bisa menyukseskan kemandirian pangan nasional,” ungkap Said.

Baca juga: Pesan Said Abdullah untuk Anggota Fraksi PDI-P Se-Jatim: Jangan Coreng Nama Partai

Selain itu, Said menjelaskan, program strategis tersebut dilaksanakan guna mengamankan kebutuhan pasokan pangan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Oleh karenanya, sebut dia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengupayakan dukungan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk mendukung program Ketahanan Pangan pada 2023.

“Anggaran besar ini harus membuahkan hasil, sehingga kami bisa mengurangi kebutuhan pangan nasional melalui kegiatan impor pangan. Selain itu, kami juga sangat mengapresiasi perhatian presiden dan para menterinya atas program ini, termasuk sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ini,” kata Said.