Tito Akui Tak Mudah Bangun Pemerintah yang Transparan, Bergantung Pemegang Kuasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa tak mudah membangun pemerintahan yang transparan.

Dibutuhkan komitmen dan konsistensi para pemegang kuasa, tak terkecuali jajaran kepala daerah, untuk mewujudkan hal ini.

“Sistem untuk membuat open government ini tidak gampang. Yang nomor satu adalah sekali lagi political wish, apakah para leader, para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka, mau membuat sistemnya transparan,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

“Enggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan enggak bisa main-main lagi. Justru dibikin enggak transparan supaya bisa main-main,” tuturnya.

Baca juga: ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Menurut Tito, salah satu yang paling penting ialah membangun sistem laporan keuangan terbuka di setiap pemerintah daerah (pemda).

Mantan Kapolri itu bercerita, ketika awal menjabat sebagai Mendagri, dia tak bisa menjawab Presiden Joko Widodo yang bertanya mengenai sisa anggaran pemda tahun 2019. Sebab, saat itu tak ada catatan keuangan pemda yang terintegrasi.

Pemerintah daerah hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing.

“Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/kota ditelepon satu-satu, berapa sisa anggarannya,” ungkap Tito.

Menurut Tito, mekanisme yang demikian sangat lambat dan tidak efisien. Selain itu, laporan tersebut juga kurang transparan.

Berangkat dari situlah, Kemendagri membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia secara real time.

Laporan itu dituangkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memuat catatan keuangan seluruh pemda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan.

“Dari data itu kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu,” kata Tito.

“Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD (pendapatan asli daerah), dan lain-lain, lengkap di sana,” lanjutnya.

Baca juga: Tito Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tempatkan Orang-orang Bermasalah di Inspektorat Pengawasan

Tito pun berpesan agar para kepala daerah memahami catatan keuangan di pemerintahan masing-masing. Dia bilang, banyak kepala daerah yang tak paham soal catatan keuangan di pemerintahan yang dia pimpin.

Kebanyakan kepala daerah hanya fokus mewujudkan janji-janji politiknya, sedangkan masalah teknis keuangan hanya dipahami oleh orang-orang teknis.

Menurut Tito, perangai kepala daerah ini bukannya tak berimbas pada pemerintahan. Dia menyebutkan, ketidakpahaman itu berakibat pada kebijakan yang kurang tepat.

“Akibatnya, dia mengambil keputusan mungkin tidak pas,” tuturnya.