Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Bakal Menutup Rangkaian Musra pada 13 Mei di JIExpo Kemayoran

Kompas.com - 09/03/2023, 15:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut akan menutup rangkaian acara Musyawarah Rakyat (Musra) relawan jokowi pada 13 Mei 2023.

Penanggung jawab Musra Budi Arie Setiadi mengatakan, Jokowi akan hadir pada Musra terakhir atau Musra penutup yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Musra penutupan digelar 13 Mei 2023. Pak Jokowi yang menutup rangkaian Musra setelah beliau membuka Musra Bandung pada 28 Agustus 2022," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2024.

Musra diselenggarakan oleh 18 organisasi relawan Jokowi, yaitu PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN dan Maluku Satu Hati.

Budi Arie menjelaskan, dalam acara penutupan nanti, semua tokoh yang masuk ke dalam hasil jajak pendapat Musra sebagai kandidat capres dan cawapres, juga akan diundang untuk hadir.

"Kita undang semua, sesuai arahan Pak Jokowi," tambah Budi Arie.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Musra Panel Barus mengatakan, menurut rencana, akan ada sekitar 20.000-30.000 peserta yang hadir dalam kegiatan Musra terakhir.

Panel menjelaskan bahwa masih ada sejumlah rangkaian Musra yang akan digelar di beberapa provinsi sebelum pelaksanaan Musra terakhir. Antara lain Musra Sumatera Utara, Musra Aceh, Musra Jambi, Musra NTB, Musra Bengkulu dan Musra Kalimantan Timur.

"Itu agenda Musra ke depan. Setelah itu beres Musra menurut saya sudah memenuhi lebih dari 85 persen jumlah provinsi di Indonesia sudah kita gelar pelaksanaannya," ujar Panel pada Rabu (1/3/2023).

"Ini adalah satu ikhtiar bersama kita untuk menegakkan proses demokrasi di negara kita, bahwa rakyat harus terlibat. Bahwa rakyat harus diberi peluang untuk ikut terlibat menentukan arah bangsa ke depan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com