Koalisi Sipil Tuntut RUU PPRT Disahkan: Mbak Puan, Sudah 19 Tahun, Apa yang Sulit?

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Sipil untuk Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3/2023) siang.

Koordinator Aksi Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, pihaknya menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPRT (RUU PPRT) menjadi UU.

Terkhusus kepada Ketua DPR Puan Maharani, Mutiara menitipkan pesan agar tidak berlarut-larut mengesahkan RUU tersebut.

"Mbak Puan, menurut kami tidak lagi ada alasan lebih lama gitu. Sudah sekian purnama ya kalau 19 tahun yang lalu RUU PPRT," kata Mutiara ditemui di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Mutiara menyatakan, koalisi sipil sebagai bagian dari masyarakat siap diajak berdiskusi mengenai RUU PPRT.

Kata dia, jika DPR menemui kendala dalam mengesahkan RUU PPRT, semestinya dibicarakan kepada masyarakat.

"Kalau ada masalah, ayo dibicarakan. Apa yang salah dan apa yang sulit. Ini pertanyaan buat Mbak Puan sih," ungkapnya.

Mutiara menjelaskan, ada banyak urgensi RUU PPRT untuk segera disahkan.

Misalnya, contoh dia, apabila RUU PPRT terus tertunda pengesahannya, maka akan berdampak kepada pekerja rumah tangga itu sendiri.

"Jadi, ketika kita menunda suatu hal itu artinya kita menambah 11 orang PRT menjadi korban kekerasan. Saat ini korban PRT sulit mengurus mengadvokasi kasus yang mereka alami di lingkungan kerja karena situasinya adalah mereka belum tentu sebagai pekerja. Jadi mereka sulit," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Desak RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna, Sudah Dapat Lampu Hijau Jokowi

Untuk itu, Koalisi Sipil ini berharap RUU PPRT disahkan sesegera mungkin. Ia pun meminta DPR mengesahkan RUU PPRT dalam sidang rapat paripurna terdekat.

Jika tidak, pihaknya bakal menggelar aksi serupa di depan gedung DPR dengan berbagai aksi teatrikal lebih besar.

"Menjelang paripurna nanti kami akan melakukan aksi pada tanggal 11, 12 dan 13 Maret. Kami akan mendirikan tenda di sini untuk menjaga gitu ya menyatroni DPR agar ketika pembukaan masa sidang tanggal 14 Maret mengawali untuk segera menjadi untuk masuk ke dalam agenda paripurna," pungkasnya.

Baca juga: Menilik Pentingnya Peran Pekerja Rumah Tangga dari Kisah Soekarno dan Mangkraknya Pengesahan RUU PPRT

Diberitakan sebelumnya, massa demonstran menyampaikan orasi menuntut DPR mengesahkan RUU PPRT. Aksi itu digelar di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Rabu siang.

Dalam demonstrasi itu, massa yang sebagian besar kalangan perempuan juga membentangkan spanduk raksasa bergambar Puan Maharani.

Spanduk raksasa itu juga disematkan kalimat sebagai berikut

"1000 PeremPuan Mencari Mbak Puan Harapan Kami Ketua & Pimpinan DPR Untuk Segera #InisiatifkanRUUPPRT&SahkanRUUPPRT," tulis kalimat dalam spanduk.