Fahri Hamzah: Jika Pencapresan Dikuasai “Bohir”, Pemerintah Akan Dikelola dari Belakang Layar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menekankan pentingnya pemerintah mengatur mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara lebih sistematis.

Hal itu guna menghindari aktor-aktor lain dalam proses tahapan pemilu, termasuk pembiayaan pencalonan presiden.

“Karena kalau tidak diatur mekanismenya, nanti kita tidak bisa menghindari aktor-aktor lain dalam politik,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR itu mencontohkan koalisi yang terbentuk karena dipaksakan.

Baca juga: Dulu Tukang Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Enggak Ada Amplop Coklat Masak Disuruh Maki-maki?

“(Koalisi terbentuk) bukan karena tokoh dan gagasan, tetapi karena lebih ada sponsor yang menyepakati tokoh tersebut dan pasangan tokoh tersebut dalam pemilu,” kata Fahri.

Sponsor inilah, lanjut Fahri, yang kemudian membayar tiket ke partai-partai dan mengatur pembiayaan kampanye.

Apabila demokrasi Indonesia banyak masuk uang haram, kata dia, dapat dipastikan pemerintah selanjutnya sebagian besar dikelola dari belakang layar oleh orang-orang yang selama kampanye menginvestasikan uang yang besar.

“Dapat kita pastikan pemerintah yang dalam masa datang itu sebagian besar dikelola dalam belakang layar,” tutur Fahri.

“Padahal kita mau sebenarnya ruang publik ini terbuka. Kalau tidak, politik itu akan dibawa ke belakang layar, 'eh kamu masih punya utang, ambil keputusan ini'. Nah itu tidak boleh,” kata Fahri lagi.

Maka dari itu, Fahri berharap pemerintah atau penyelenggara pemilu bisa mengatur mekanisme setransparan mungkin.

Baca juga: Fahri Hamzah Bilang Ada Kelompok Marah yang Mau Dilayani Anies Baswedan

“Tidak perlu SK atau perjanjian jual beli di belakang layar, utang piutang dan sebagainya,” ucap Fahri.

“Sumbangan sudah diatur, individu boleh nyumbang berapa, corporate bisa nyumbang berapa,” kata dia.