Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Biayai Safari Politik Anies, Nasdem: Dia Tak Punya Duit, Tidak Korupsi

Kompas.com - 24/02/2023, 23:19 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya membiayai safari politik Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) ke sejumlah daerah.

Menurutnya, Anies tidak memiliki cukup logistik untuk membiayai langkahnya sebagai capres.

“Kami menyadari betul Anies maju jadi capres memang dia tak punya duit, karena (meski) mantan gubernur, tapi Pak Anies bukan pejabat yang punya mentalitas korupsi,” sebut Ali pada Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

Adapun pernyataan itu disampaikan menanggapi komentar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal capres banyak hutang.

Baca juga: PKS Undang Nasdem dan Demokrat untuk Ikut Deklarasi Anies Capres Besar-besaran di Apel Siaga

Menurut Ali, Hasto tak semestinya melontarkan pernyataan itu, karena memahami sikap politik Nasdem yang tak pernah mencatat biaya keperluan capres sebagai hutang.

“Nasdem itu tidak punya riwayat mengusung paslon, ketika ada pembiayaan dalam proses pencalonan tersebut kemudian mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan,” ucap dia.

“Saya pikir teman-teman PDI-P sudah merasakan betul bagaimana berkoalisi dengan Nasden selama dua kali pencalonan Pak Jokowi,” ujarnya.

Bagi Nasdem, lanjut Ali, Anies dipilih sebagai capres karena memiliki ide, dan gagasan bukan berdasarkan kemampuan materinya.

Baca juga: Klaim Tak Pernah Biaya Usung Capres sebagai Utang, Nasdem: PDI-P Sudah Merasakan

“Jangan dilupakan bahwa bangsa ini merdeka tidak didasari dengan duit, tapi merdeka dengan semangat dan pikiran,” imbuhnya.

Diketahui Hasto mengatakan capres PDI-P tidak akan dibiarkan untuk melakukan safari politik sendiri.

Ia mengatakan capres yang berkeliling ke berbagai tempat tanpa bantuan partai akan memiliki banyak hutang.

"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Capres secara Resmi: Ini Bukan Keputusan Main-main

Hasto mengklaim PDI-P berhasil memenangkan Presiden Joko Widodo karena semua mesin partai bergerak bersama masyarakat.

"Itu yang bergerak, itu sudah dibuktikan ketika Pak Jokowi dicalonkan pada tahun 2014-2019, sehingga terbukti PDI Perjuangan mampu memenangkan 18 Provinsi di tahun 2019," sebutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com