Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Program Hilirisasi yang Masih Belum Berdampak bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamrussamad mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pembangunan ekosistem program hilirisasi seharusnya berdampak langsung bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya, program tersebut belum berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah program hilirisasi yang dilakukan di Maluku Utara (Malut).

“(Misalnya), pertumbuhan ekonomi di Malut di atas 25 persen, tetapi angka kemiskinannya tidak (turun) signifikan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kami ingin dorong supaya lebih berkualitas,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi "Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi" di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Untuk itu, Kamrussamad mengatakan, agar hilirisasi tidak hanya sekadar pelarangan ekspor material mentah, pembangunan smelter, dan industrinya saja, pemerintah juga harus memikirkan ekosistem usaha.

Baca juga: Ke Para Gubernur, Jokowi: Hilirisasi Bukan Hanya di Tambang

“Ekosistem usaha sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh secara signifikan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (24/2/2023).

Walaupun begitu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023.

Untuk diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara.

Dengan adanya hilirisasi, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah. Akan tetapi, bahan tersebut diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi.

Pemerintah berharap, strategi itu dapat meningkatkan pajak bagi negara sekaligus menghasilkan pemasok, industri baru, dan lapangan kerja baru.

Baca juga: Jokowi Tidak Akan Berhenti Larang Ekspor buat Hilirisasi, Meski Digugat WTO

Ketergantung terhadap konsumsi rumah tangga

Lebih lanjut, Kamrussamad juga mengingatkan ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap konsumsi rumah tangga.

Sejauh ini, konsumsi rumah tangga di Indonesia memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,65 persen.

“Betul konsumsi rumah tangga penting karena lebih dari separuh dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kami ingin pertumbuhan ekonomi itu yang berkelanjutan,” katanya.

Oleh karenanya, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta III itu menegaskan, Pemerintah Indonesia perlu memikirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Berkelanjutannya apa? (Meneruskan program) unggulan Indonesia seperti pangan dan energi. Kita punya dua-duanya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Sebab, kata Kamrussamad, resesi global turut mengancam dua sektor krusial lainnya, yaitu pangan dan energi.

Dia pun berharap, setiap elemen dari pemerintah saling menyinergikan dengan menguatkan peran sejumlah kementerian terkait untuk memaksimalkan program-program unggulan Indonesia, seperti ketahanan pangan dan ketersediaan energi.

Menurutnya, jika program tersebut terkelola dengan baik, Indonesia bisa bertahan dari ancaman resesi 2023.