Surya Paloh Klaim Pemerintah Dukung Proporsional Terbuka, Hasto: PDI-P Lebih Percaya Kajian Akademisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya menghormati pendapat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut pemerintah sepakat untuk sistem pemilu proporsional terbuka.

PDI-P menyerahkan sepenuhnya terkait sistem pemilu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi, kalau Pak Surya Paloh berpendapat seperti itu, ya kita hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi telah menyuarakan pentingnya proporsional tertutup, tinggal mau ikut mana?" kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Anies Sebut Sistem Proporsional Terbuka Lebih Sehat untuk Demokrasi

Terkait sistem pemilu, PDI-P mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pakar hukum.

Kata Hasto, pakar hukum itu justru melihat sistem pemilu proporsional terbuka banyak menimbulkan persoalan.

"Nah kalau kita lihat para pakar ya seperti Prof Mahfud MD, Prof Jimly Asshiddiqie, kemudian Prof Hamdan Zoelfa, dan berbagai tokoh-tokoh lainnya dari akademisi yang berpikir secara jernih dan melihat akses dari proporsional terbuka, terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan, pembajakan kader-kader yang populer antar partai," kata Hasto.

Baca juga: Temui Paloh, AHY Sebut Nasdem-Demokrat Terdepan Tolak Sistem Proporsional Tertutup

"Kemudian juga aspek kualitas. Ya, maka PDI Perjuangan lebih percaya pada kajian para akademisi ini," sambung dia.

Hasto meyakini, penilaian-penilaian pakar benar adanya terkait kajian sistem pemilu terbuka.

"Karena mereka (para pakar) digerakkan oleh kebenaran akademisi di dalam melihat fenomena dan akar dari persoalan yang muncul akibat penerapan sistem proporsional terbuka," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh mengklaim bahwa pemerintah telah memiliki sikap yang sama dengan Nasdem dan tujuh partai politik (parpol) lain, yaitu menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka, dan tertutup ini. Karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas, memberikan apresiasi, dukungan, supaya (pemilu) terbuka,” papar Surya di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Ia mengatakan lebih memilih membahas persoalan lain dengan Jokowi karena waktu pertemuan yang terbatas.

Namun, Surya tidak mengungkap apa yang dibicarakannya dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga: Caleg Sistem Proporsional Tertutup Rentan Ditentukan Faktor Nepotisme dan Suap

Ia menuturkan baru akan mengajak Jokowi bicara soal sistem pemilu jika pemerintah mendukung sistem proporsional tertutup.

“Kalau (pemerintah mendukung pemilu) tertutup, baru saya nanya, kenapa (yang dipilih) tertutup?” imbuh dia.

Diketahui, saat ini sidang gugatan uji materi atau judicial review soal sistem pemilu tengah berlangsung di MK.

Para penggugat meminta pemilu digelar dengan sistem tertutup.

Baca juga: Tak Bahas Sistem Pemilu, Surya Paloh Yakin Jokowi Dukung Proporsional Terbuka

DPR melalui Komisi III bidang hukum telah menyampaikan pendapatnya dalam persidangan, dan menolak pemilu berjalan secara tertutup.

Alasannya, sistem tersebut membuka ruang konflik internal antar kader partai politik (parpol). Sebab, penentuan calon legislatif (caleg) sepenuhnya menjadi kewenangan parpol.