Komitmen Wujudkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 100 Persen, Pemprov Sulut Luncurkan Perda Baru

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus berkomitmen untuk mewujudkan universal coverage atau cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di wilayahnya.

Komitmen itulah yang mampu mengantarkan provinsi Nyiur Melambai tersebut menjadi juara nasional Paritrana Award selama tiga tahun berturut-turut dari BPJamsostek.

Penghargaan ketiga diserahkan Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey di sela-sela kegiatan Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program BPJamsostek di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (23/2/2023).

Pemprov Sulut sendiri hingga kini masih menciptakan berbagai inovasi untuk mencapai target kepesertaan BPJamsostek 100 persen.

Inovasi tersebut, salah satunya dengan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program BPJamsostek.

Baca juga: BPJamsostek Siapkan Data Penerima BSU Gelombang Kedua

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah (pemda) dituntut untuk menjalankan dua amanat. Pertama, pemda harus mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek.

Kedua, pemda didorong untuk melindungi para pekerja rentan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa banyak masyarakat di wilayahnya telah merasakan manfaat menjadi peserta BPJamsostek.

"(BPJamsostek) ini sangat berdampak positif bagi masyarakat pekerja rentan di Sulut,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Untuk itu, lanjut Olly, pemerintah kabupaten (pemkab) atau kota untuk setiap desa diimbau agar bisa memanfaatkan dana desa yang ada karena pemerintah sudah mengizinkan dana ini supaya dipergunakan dalam kegiatan sosial.

Baca juga: Aktif Kegiatan Sosial, Vonis Penyuap Rektor Unila Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

“Salah satunya, saya minta seluruh desa terutama yang mendapatkan dana desa untuk setidaknya mengikutsertakan 100 orang pekerja rentan mereka dalam BPJamsostek,” tambah Olly saat kegiatan peluncuran Perda Nomor 9 Tahun 2022.

Kegiatan peluncuran tersebut dijadikan orang nomor satu se-Sulut ini sebagai momentum antara pihaknya dan BPJamsostek untuk mencanangkan program perlindungan 100 pekerja rentan per desa.

Sebagai langkah lebih lanjut, Olly mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk melahirkan berbagai inovasi baru, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kehadiran BPJamsostek di Provinsi Sulut.

Baca juga: Dana Kelolaan BPJamsostek Tembus Rp 607 Triliun

Patut dicontoh pemda lain

Pada kesempatan yang sama, Dirut BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa cakupan kepesertaan BPJamsostek di Provinsi Sulut hingga saat ini telah mencapai 92,99 persen.