Said Abdullah Bicara Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat dan Reformasi Polri

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengapresiasi kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam memperbaiki citra institusi Polri.

Apresiasi itu diutarakan Said menyusul adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, usai vonis hukuman mati terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Polri meningkat dari 45,3 persen menjadi 49 persen.

Meski angka tersebut masih rendah, tetapi masyarakat menilai vonis hukuman mati Ferdy Sambo menunjukkan adanya persamaan hak di hadapan hukum.

“Atas segala daya yang diupayakan oleh Kapolri dan jajaran, saya mengapresiasi,” kata Said Abdullah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik soal Penuntasan Kasus oleh Aparat Meningkat, Dipengaruhi Kasus Sambo

Said Abdullah mengatakan, kejadian bereskalasi besar yang melibatkan korban nyawa manusia terjadi di internal Polri secara bertubi-tubi. Hal ini tentu mengundang sorot media yang begitu tajam sehingga merontokan citra Polri.

Untungnnya, kata Said, badai besar tersebut tidak membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran terhempas. Kesigapan mereka membaca dan mengembalikan semua kasus pada rel hukum yang transparan serta akuntabel memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Kapolri dan jajaran juga sigap berbenah ke dalam,melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri secara berkelanjutan dalam menjawab berbagai tantangan baru,” kata dia.

Buah atau hasil kerja reformasi di tubuh Polri dalam memberikan pelayanan publik mendapat penghargaan dari Kementerian Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) pada, Selasa (21/2/2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 1035/2022, sebanyak 47 pelayanan kewilayahan Polri (Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro) mendapatkan predikat Pelayanan Prima.

Beri pertimbangan Polri dalam jalankan reformasi birokrasi

DOK. Istimewa Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah.

Selain mengapresiasi, Said Abullah yang juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) memberikan beberapa pandangan yang bisa menjadi pertimbangan Polri untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi.

1. Menyempurnakan sistem pembinaan personal Polri

Menurut Said, langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner para personal kepolisian di seluruh Tanah Air.

“Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi dan perdagangan manusia,” kata dia.

Praktik tersebut, kata Said, sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa-desa. Keadaan ini tentu saja mengancam masa depan kita sebagai bangsa.