Pengacara Harap Sidang Etik Richard Eliezer di Polri Beri Rasa Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ronny Talapessy menyerahkan masa depan kliennya ke Institusi Polri.

Adapun nasib Richard Eliezer sebagai anggota Korps Bhayangkara akan diputuskan melalui sidang komisi kode etik Polri (KKEP).

Sidang etik ini digelar lantaran Bharada E terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap rekannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Kita serahkan kepada Polri. Tentunya kita semua sudah melihat proses dari awal sampai ke persidangan, dan soal sidang etik, kita serahkan semua ke Polri," ujar Ronny saat ditemui Kompas.com, di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Sejumlah Advokat Cabut Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Richard Eliezer

"Kita percaya sidang etik akan memberikan rasa keadilan untuk Eliezer dan seluruh pihak," ucapnya melanjutkan.

Sebelumnya, peneliti bidang kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan, jika Richard tetap dipertahankan, Polri bisa dianggap tutup mata terhadap anggotanya yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan.

"Bila tidak dilakukan PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) artinya Polri sebagai organisasi penegak hukum akan dianggap permisif pada tindak pelanggaran hukum oleh anggotanya," kata Bambang, Rabu (15/2/2023).

"Kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak? Kalau taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni, artinya kita permisif pada pelanggaran dan jauh dari semangat membangun polisi profesional," tuturnya.

Baca juga: Tertutup Peluang Richard Eliezer Jadi Polisi, Pengamat: Kita Ingin Polri yang Profesional Tidak?

Bambang juga menyinggung ihwal perbedaan landasan hukum tentang sanksi PTDH bagi polisi yang terbukti bersalah melakukan kejahatan.

Jika merujuk Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 yang kemudian direvisi menjadi Perkap Nomor 7/2022, disebutkan bahwa sanksi berat PTDH bisa diberlakukan untuk personel Polri yang mendapatkan ancaman hukuman pidana tahanan 5 tahun, dan divonis 3 tahun yang sudah berketetapan hukum atau inkrah.

Merujuk aturan itu, Bambang bilang, ada peluang Richard bisa kembali aktif sebagai anggota Polri.

Namun demikian, Perkap tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2003. Beleid itu menyatakan bahwa sanksi PTDH berlaku ke personel yang divonis pidana tanpa batasan waktu.

"Sepengetahuan saya dalam tata perundangan, PP tentu lebih tinggi dari Perkap. Kalau Perkap bertentangan dengan PP, otomatis pasal dalam Perkap itu gugur dengan sendirinya," terang Bambang.