Di Depan Megawati, Walkot Eri “Pamer” Penanganan Stunting di Surabaya Terendah Se-Indonesia

KOMPAS.com – Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program-program penanganan stunting di Surabaya berhasil menjadikan prevalensi stunting di Kota Pahlawan sebagai yang terendah di Indonesia.

Hal itu disampaikannya di forum nasional yang dihadiri Presiden ke-5 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat berada pada level 4,8 persen atau yang terendah di Indonesia.

Sementara secara nasional, rata-rata tingkat stunting berada di level 21 persen. Jika dihitung berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada 2022 hanya tinggal 1,22 persen.

“Sejak awal (saya) diamanahi sebagai wali kota, kami memang langsung tancap gas (untuk menangani) soal stunting. Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selalu pesan soal pentingnya penanganan stunting karena ini soal masa depan generasi penerus kita,” ujar Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: Minta Dinkes Antisipasi Penyakit Legionellosis, Walkot Surabaya: Jangan Sampai Kecolongan

Setelah menjadi yang terendah secara Nasional pada 2022, Eri pun meminta doa dari para peserta forum tersebut agar Surabaya bisa zero stunting pada 2023.

DOK. Humas Pemkot Surabaya Forum nasional bertajuk ?Kick Off Meeting Pancasila dalam Tindakan: Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Mengantisipasi Bencana? di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Langsung geber usai dilantik

Eri sempat bercerita bahwa program penanganan stunting yang dilakukan pihaknya sengaja digeber usai dirinya dilantik.

Adapun program yang digalakkan dimulai dari pendataan setiap calon pengantin agar data tentang kesehatannya terdeteksi.

Semua data tersebut terintegrasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan puskesmas di Surabaya.

“Jadi langsung ketahuan, bagaimana lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh calon pengantinnya. Ini penting untuk tahu apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi untuk kami ambil langkah antisipasi,” jelasnya.

Setelah data tersebut terkumpul dan sebuah kasus terdeteksi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui puskesmas melakukan intervensi. Salah satunya dengan memberikan tambahan gizi pada masyarakat bersangkutan.

Baca juga: Eri Cahyadi Dilantik Jadi Walkot Surabaya, Pengamat: Dia Digadang-gadang Seperti Risma...

Eri menyebutkan, basis data tersebut dipakainya untuk memastikan penanganan stunting jadi lebih efektif.

“Bayangkan kalau rata-rata 2 juta orang se-Indonesia yang menikah per tahun didapatkandata kesehatannya dan itu terintegrasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai puskesmas, seperti di Surabaya. Kita (Indonesia) punya peluang besar untuk menyelamatkan anak bangsa dari potensi stunting,” jelasnya.

Dari sisi pendataan, Eri juga mengandalkan gotong royong warga Surabaya, salah satunya melalui aplikasi Sayang Warga.

Lewat aplikasi tersebut, para kader kesehatan, RT/RW, dan warga bisa mendata dan melaporkan kondisi balita di sekitarnya.

“Berkat kehebatan gotong royong inilah semua permasalahan (terkait stunting) terdeteksi dan kami beri solusi. Tidak hanya stunting sebenarnya, ada soal rumah tidak layak huni, masalah pendidikan, sosial, dan sebagainya,” katanya.

Baca juga: Distribusikan 23.904 Liter MinyaKita, Pemkot Surabaya Minta Penjualan di Atas HET Dilaporkan

Eri mengatakan, dirinya juga memberi fasilitas dapur umum di tingkat RW sehingga warga dapat bergotong royong membantu memberi makanan bagi balita di wilayahnya.

Dia juga menyebutkan, pemantauan terhadap perkembangan balita stunting juga dilakukan intensif, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Pemkot Surabaya pun, kata dia, turut memberikan bantuan makanan tambahan kepada para ibu hamil berisiko tinggi dan balita stunting.

“Itu berarti, sejak dalam kandungan, kesehatan janin sudah diperhatikan. Kami juga memberikan bantuan makanan tambahan rutin kepada puluhan ribu pelajar pendidikan usia dini (PAUD) untuk menjaga tumbuh kembangnya,” ujarnya.

DOK. Humas Pemkot Surabaya Forum nasional bertajuk ?Kick Off Meeting Pancasila dalam Tindakan: Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Mengantisipasi Bencana? di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga berinovasi dalam hal pemenuhan gizi stunting dengan memasifkan penanaman tanaman pangan alternatif.

Baca juga: Pemkot Surabaya Diminta Serius Cegah Pernikahan Dini karena Picu Anak Putus Sekolah

Hal tersebut, akunya, bermula dari pertemuannya dengan Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Maret 2022. Saat itu, Eri diminta menanam tanaman pangan alternatif.

“Saya langsung memetakan. Ternyata, kami bisa tanam di 1.169 hektare lahan aset Pemkot Surabaya yang idle. Kami tanam mulai dari ketela pohon, ketela rambat, jagung, hingga sorgum,” paparnya.

Eri menjelaskan, lahan pertanian tersebut kini dikelola 2.087 warga dan panen pada 2022 berhasil mencapai 18 ton. Selain pertanian, Pemkot Surabaya juga memanfaatkan lahan sebagai tempat budidaya ikan.

“Ini menjadi komplet. Ada pangannya, ada proteinnya. Hasilnya untuk menambah pendapatan warga pengelolanya, sebagian untuk pemenuhan gizi keluarga, termasuk balita dan anak-anak masyarakat sekitar,” papar Eri.

Baca juga: Pemkot Surabaya Dapat 1.006 Sertifikat Hak Pakai, Siapa yang Berhak?

Sebagai informasi, forum yang digelar lintas kementerian/lembaga tersebut bertajuk “Kick Off Meeting Pancasila dalam Tindakan: Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Mengantisipasi Bencana”.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yudo Margono, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pejabat lainnya.