Gerindra Buka Pintu Kerja Sama dengan PKS dan PAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan pihaknya terbuka menjajaki kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia menyatakan Gerindra, PAN, dan PKS punya sejarah kerja sama yang bisa membuka peluang kemenangan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya rasa bisa (kerja sama) dengan PAN, dengan PKS ini juga sahabat, dan keluarga lama, kita pernah bekerja sama, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ini bisa terjadi lagi,” ujar Budi dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Jokowi Mania Dukung Prabowo Capres 2024, Gerindra: Bagus, Gerbong Pendukung Kian Panjang

Budi menyampaikan, komunikasi politik antar partai politik (parpol) harus terus dilakukan. Meskipun, saat ini Gerindra telah membentuk koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kita tidak tahu di pilpres ada dua calon, tiga calon, empat calon, kita enggak tahu nanti seperti apa. Tapi intinya kita berkompetisi secara damai, sejuk, kita beradu gagasan, beradu solusi yang konkrit,” papar dia.

Baginya, masih ada cukup waktu untuk memperluas kerja sama antar parpol sebelum Pilpres 2024 berlangsung.

Maka, Gerindra membuka pintu jika PAN, dan PKS ingin kembali bekerja sama.

“Saya berdoa, kita bisa kembali merajuk sebuah persatuan, atau bisa berkolaborasi lagi. Nah itu formulanya seperti apa, kita kan masih ada waktu,” imbuh dia.

Diketahui PAN, dan PKS pernah bersama Gerindra mengusung Prabowo dalam Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: Amien Rais Kecewa Prabowo Bisa Nonton Konser tetapi Tak Angkat Teleponnya, Gerindra: Beliau Sibuk

Sementara itu saat ini PKS tengah menjajaki Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Bakal koalisi itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Sedangkan PAN telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga kini, koalisi itu belum menemukan konsensus soal pengusung capres dan cawapres.