Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Surya Darmadi Minta Majelis Hakim Bebaskan Kliennya dari Seluruh Dakwaan

Kompas.com - 15/02/2023, 20:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum dari Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) membebaskan kliennya dari segala dakwaan.

Diketahui, Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau dan tindak pidana pencucian uang dalam (TPPU).

"Membebaskan terdakwa Surya Darmadi dari seluruh dakwaan," kata Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang dalam sidang pleidoi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Kuasa Hukum Jelaskan Momen Surya Darmadi Main HP Saat Sidang di PN Tipikor

Juniver juga meminta agar hakim menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, ia juga meminta agar Surya Darmadi dibebaskan dari tahanan, serta semua hak, nama baik, serta harkat martabat kliennya dipulihkan.

"Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," imbuhnya.

Usai persidangan, Juniver menjelaskan bahwa sebenarnya perkara kliennya ini tidak harus diproses hukum.

Menurut dia, pihak Kejaksaan menilai Surya melakukan perbuatan hukum karena usahanya mengenai atau memasuki kawasan hutan. Padahal, menurutnya, perihal aturan memasuki kawasan hutan sudah diatur secara tegas oleh pemerintah dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Surya Darmadi dan Penasehat Hukumnya Beda Sikap Soal Jadwal Pembacaan Pleidoi

"Yaitu di pasal 110 A dan pasal 110 B, menyatakan keterlanjuran, setiap orang, perusahaan yang memasuki kawasan hutan dapat mengurus izinnya, dan kepada mereka tidak dikenakan sanksi pidana, namun yang dikenakan adalah sanksi administratif, dan kemudian denda, diberikan batas waktu tiga tahun," imbuh dia.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa kliennya mengajukan secara resmi permohonan terhadap keterlanjuran memasuki kawasan hutan tersebut, setelah ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Namun yang menjadi kita kaget adalah, Kejaksaan melakukan proses kepada klien kami ini, yang menyatakan bahwa memasuki kawasan itu adalah merupakan tindak pidana korupsi," tambah Juniver.

Baca juga: Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Selain itu, ia menambahkan bahwa dalam aktualisasi pelaksanaan Keputusan Presiden maupun DPR mengenai Undang-undang Cipta kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengirimkan surat resmi kepada semua perusahaan yang memasuki kawasan hutan.

Secara total, kata dia, ada 1.192 perusahaan yang dikirimkan surat secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mereka segera membenahi dokumen-dokumen untuk bisa diproses terkait pelepasan kawasan hutan.

"Yang sangat memprihatinkan dan sangat sedih adalah, hanya Surya Darmadi yang diproses. Sementara yang selebihnya tidak diproses, tidak diproses," tegasnya.

Baca juga: Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Diberitakan sebelumnya, Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi telah dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com