Panja Harap Biaya Akomodasi hingga Konsumsi Haji Masih Bisa Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR Marwan Dasopang berharap, beberapa item komponen biaya haji, seperti akomodasi dan konsumsi masih bisa diturunkan.

Jika diturunkan, ia meyakini biaya yang dibebankan kepada calaon jemaah haji 2023 tidak sampai Rp 50 juta.

"Kita berharap pengurangan dong, karena kan kita masih mempersoalkan item tadi. Masih bisa turun, asal kita berhasil menurunkan akomodasi, konsumsi," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Pernah Gagal Berangkat Haji karena Covid-19, Kini Kusno dan Istri Resah dengan Rencana Naiknya Ongkos

Ia kemudian menyebut angka yang tengah diupayakan oleh Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) yaitu di bawah Rp 50 juta.

Angka itu adalah biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah.

"Kan kita sudah sampai di pencapaian ini, di bawah Rp 50 juta. Ya kita itu sebetulnya sudah pencapaian luar biasa. Tinggal kita kurangi ya, alhamdulillah," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini berharap, penetapan biaya itu dapat dilakukan hari ini.

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Keberatan jika Biaya Penerbangan Haji Dipangkas Lagi

Sebab, ada banyak hal yang justru membuat persoalan haji semakin panjang apabila penetapan biaya tidak dilaksanakan sekarang.

"Karena dari sisi waktu, penting hari ini, karena DPR akan reses. Menunggu masa sidang lagi itu sudah lewat," katanya.

"Kalau diperpanjang juga nanti masa pelunasan bagi jemaah itu terlalu pendek. Kalau sekarang jemaah punya waktu rentang satu bulan," sambung politisi PKB itu.

Perlu diketahui, hingga kini DPR dan Pemerintah belum menyepakati biaya haji 2023.

Baca juga: Alotnya Pembahasan Dana Haji antara Kemenag dan DPR RI, Penetapan BPIH Jadi Molor

Sebelumnya, kedua pihak berupaya menetapkan pada Selasa (14/2/2023), tetapi tidak jadi dilakukan karena masih belum menemukan titik kesepakatan.

Dalam konferensi pers usai rapat di DPR, para pimpinan Komisi VIII berharap penetapan dapat dilaksanakan hari ini.

Komisi VIII memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba melakukan revisi kembali terhadap beberapa komponen biaya haji.

"Termasuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi di sana dengan harapan, mudah-mudahan besok tanggal 15, kita sudah menemukan kesepahaman," kata Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam.