Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Siapkan Jenderal untuk Jalankan Misi Diplomasi Atasi Krisis Myanmar

Kompas.com - 10/02/2023, 09:37 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyiapkan seorang jenderal TNI untuk menjalankan misi diplomasi ke Myanmar.

Misi ini tak lain untuk membantu mengatasi krisis Myanmar yang telah berlarut-larut.

Hal ini disampaikan Yudo merespons rencana Presiden Joko Widodo mengirim seorang jenderal berkedudukan tinggi untuk berbicara dengan para peimpin junta Myanmar.

"Tidak disinggung kemarin (dalam Rapim TNI-Polri), tapi kita sudah dengar itu (rencana Jokowi)," kata Yudo usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

"Tentunya kita siapkan jenderal yang mampu untuk diplomasi maupun untuk berbicara di sana untuk ikut membantu mengatasi (krisis) itu," sambung Yudo.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Berlakukan Darurat Militer di Puluhan Kotapraja, Cara Baru Basmi Perlawanan

Yudo mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan koordinasi perihal sosok jenderal seperti apa yang dibutuhkan dalam misi ini.

"Masih kita koordinasi dengan pusat internasional, yang diminta apa, kita siapkan, yang purna ada, yang masih aktif juga ada," terang Yudo.

Baca juga: Menlu Retno Ragu Konflik Myanmar Akan Selesai Tahun Ini

Meski demikian, ia menilai, sosok jenderal yang masih aktif bisa menjadi pilihan ideal untuk menjalankan diplomasi ini.

"Tapi lebih bagus yang masih aktif," imbuh dia.

Dikutip dari Voa Indonesia, Indonesia berencana untuk mengirim seorang jenderal berkedudukan tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar.

Harapannya adalah dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Reuters, Rabu (1/2/2023).

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Jokowi kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta.

"Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com