3 Poin Kebijakan yang Akan Dibahas Dalam Rapim TNI AU, Salah Satunya Pengamanan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, ada tiga pokok kebijakan yang akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU yang digelar hari ini, Jumat (10/2/2023).

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan pembukaan Rapim TNI AU di Gedung Puri Ardhya Garini Halim Perdana Kusuma, Jumat.

Fadjar kemudian mengutip kebijakan pokok yang telah disampaikan sebelumnya oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Pada kegiatan Rapim TNI tahun 2023, Panglima TNI juga telah menyampaikan kebijakan dan strategi TNI," ucap Fadjar.

Baca juga: Buka Rapim TNI AU, KSAU Ulangi Pesan Jokowi pada Jajarannya

Tiga pokok kebijakan tersebut adalah:

1. Menjaga netralitas TNI
2. Membantu Pemerintah dan Polri dalam Pengamanan Pemilu 2024
3. Mendukung transformasi ekonomi melalu berbagai pembinaan teritorial dan komunikasi sosial

"Mengacu fokus kebijakan tersebut, saya berharap para pejabat beserta jajaran terkait, dapat melaksanakan seraya mengawal prosesnya dengan cermat," kata Fadjar kemudian.

Fadjar mengatakan, dengan kerja sama yang baik di seluruh lapisan, TNI AU mampu melaksanakan atensi pemerintah dan kebijakan dari pimpinan TNI dengan baik.

Baca juga: TNI AL Berencana Libatkan TNI AU untuk Patroli Laut Melalui Udara

Fadjar juga mengatakan, keberhasilan TNI AU dalam mendukung pembangunan nasional bertumpu pada tiga hal.

"Perencanaan pertahanan yang baik; kapabilitas kemampuan matra udara yang moderen; serta didukung kualitas sumber daya yang memadai," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Fadjar, rapat pimpinan yang digelar hari ini memilih tema "Mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan, sebagai patriot NKRI yang siap mendukung dan mengamankan pembangunan nasional".

Baca juga: TNI AU Buka Rekrutmen Bintara Prajurit Karier, Syaratnya Tak Boleh Bertato