Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Moch N Kurniawan
Dosen

Dosen Ilmu Komunikasi Swiss German University | Praktisi Kehumasan | Mantan Jurnalis Energi, Lingkungan, Olahraga

Pengaruh Kompetensi, Pemilik Media, hingga AI bagi Wartawan

Kompas.com - 10/02/2023, 05:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI Pers 2023 bertema “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”, yang jatuh tanggal 9 Februari seolah mengisyaratkan bahwa tahun ini profesi wartawan di Indonesia dipengaruhi beberapa elemen kunci.

Mulai dari kompetensi beserta dampak turunannya seperti munculnya hoax, kooptasi arah pemberitaan oleh pemilik media, rentannya kekerasan dan kriminalisasi kepada wartawan, hingga tekanan teknologi digital termasuk Artificial Intelligence (AI) Chat-GPT yang terbaru.

Kompetensi wartawan

Dari waktu ke waktu, desakan untuk meningkatkan kompetensi wartawan semakin meluas. Dewan Pers (2015) menulis bahwa uji kompetensi wartawan merupakan jalan untuk meningkatkan mutu dan martabat pers.

Secara faktual tantangan di lapangan adalah bahwa setiap orang bisa mengaku sebagai wartawan kapan saja walaupun tidak atau belum memiliki kapasitas membuat dan mengedit berita.

Tidak pula paham etika jurnalistik seperti berita harus akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Motif menjadi wartawan ditengarai karena ekonomi sehingga hasil “pemberitaannya” akhirnya sering menjadi hoax, berita sepihak, ataupun fitnah.

Namun tidak jarang juga ada wartawan yang keluar dari media belum terverifikasi di Dewan Pers, lalu mendirikan media online baru.

Meski media lamanya belum terverifikasi, wartawan tersebut tetap menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang dia peroleh dari tempat kerja sebelumnya.

Dewan Pers menyebut bahwa jumlah media di Indonesia mencapai 47.000 dengan kontribusi terbesar datang dari media online sekitar 43.000. Dari jumlah itu, 1.711 media telah terverifikasi.

Hanya melalui media massa terverifikasilah, seorang wartawan bisa mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

Hingga saat ini, jumlah wartawan yang lulus uji kompetensi mencapai 21.478, atau rata-rata 1 media massa terverifikasi memiliki 10-11 wartawan lulus uji kompetensi. Namun diperkirakan masih ada puluhan hingga ratusan ribu wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi.

Dari observasi di lapangan, media massa di daerah kesulitan memenuhi persyaratan untuk terverifikasi di Dewan Pers seperti wajib mempunyai dokumen: badan hukum perusahaan pers, akta perusahaan, pengesahan Kementerian Hukum & HAM, kode perilaku perusahaan pers, peraturan perusahaan, pemimpin redaksi yang lulus UKW wartawan utama, jumlah karyawan redaksi, jumlah karyawan non redaksi, prosedur perlindungan wartawan, gaji setara upah minimum provinsi (UMP), tunjangan hari raya, dan jaminan sosial.

Dengan adanya persyaratan yang cukup detail ini, butuh waktu bertahap bagi pemilik media massa di daerah untuk dapat memenuhinya. Bisa karena faktor keuangan, faktor jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia daerah yang belum mumpuni, ataupun faktor teknis minimnya kemampuan membuat aturan-aturan internal yang disyaratkan.

Ini menyisakan persoalan untuk dibicarakan antarstakeholder daerah - pemerintah daerah, media massa daerah, Dewan Pers, organisasi pers, perwakilan institusi pemerintah pusat di daerah, sektor swasta yang peduli dengan peningkatan kapasitas wartawan - tentang bagaimana kolaborasi mengembangkan ekosistem media massa di daerah yang layak diverifikasi Dewan Pers agar kualitas pemberitaan maupun demokrasi juga meningkat.

Karena tanpa itu, perkembangan verifikasi media massa dan peningkatan jumlah wartawan tersertifikasi kompeten akan berjalan lamban.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com