Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang melakukan penyelidikan baru kasus dugaan penipuan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Kombes Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana mengatakan, setidaknya ada enam laporan polisi (LP) dari para korban yang sedang didalami.

"Iya (6 laporan polisi), LP para korban yang melapor secara parsial beberapa waktu yang lalu," ujar De Deo saat dikonfirmasi, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Menurutnya, saat ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang menyelidiki berbagai tindak pidana yang dilaporkan korban dalam LP tersebut.

Penyelidikan dilakukan dengan permintaan keterangan dan klarifikasi para saksi termasuk korban, pengurus serta anggota Indosurya Inti Finance, penelitian dokumen, dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).

"Dugaan tindak pidana lain yang terkait dengan Indosurya, yakni penghimpunan dana dengan memperdagangkan produk yang dipersamakan dengan produk perbankan (MTN) tanpa izin dan menempatkan dan atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, serta mempergunakan surat palsu, dan TPPU," kata De Deo.

Baca juga: Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Lebih lanjut, ia juga menyebut dugaan tindak pidana di kasus Indosurya masih bisa bertambah. Sebab, menurutnya, saat ini masih ada korban yang terus melapor.

"Sementara ini yang kami tangani, yang lain masih proses pendalaman," kata De Deo.

Adapun Bareskrim membuka penyelidikan baru kasus Indosurya karena dua terdakwa dalam kasus penipuan itu divonis bebas dan divonis lepas oleh majelis hakim karena dinilai tidak melakukan tindak pidana.

Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti melakukan kejahatan tetapi hal itu masuk ranah perdata.

Kedua terdakwa itu adalah Bos KSP Indosurya, Henry Surya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya June Indria.

Baca juga: Menteri Teten Sebut Vonis Lepas Bos Indosurya Keliru, Ini Alasannya

Merespons ini, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar perkara kasus penipuan Indosurya dibuka baru.

Diketahui, KSP Indosurya telah memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah sebanyak Rp 106 triliun.

Berdasarkan hasil audit nasabah, ada lebih dari 6.000 nasabah yang tidak terbayarkan dengan jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp 16 triliun.

Sementara itu, terkait putusan vonis yang telah dijatuhkan kepada dua petinggi Indosurya itu, Kejagung juga mengajukan kasasi.

Kejagung juga menilai tidak ada perbuatan perdata yang dilakukan oleh para terdakwa kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Baca juga: Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan Red Notice

“Tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dkk dan justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (30/1/2023) lalu.