Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Kompas.com - 09/02/2023, 11:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinannya soal kondisi belanja iklan pada industri media.

Keprihatinan itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

Presiden mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing. Sehingga, memengaruhi keuangan media konvensional.

"Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini. Bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih lho kita," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

"Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Artinya apa, sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana," katanya lagi.

Menurut Jokowi, sebagian media saat ini sudah mengembangkan diri ke media digital.

Akan tetapi, dominasi platform asing dalam megambil belanja iklan masih tetap menyulitkan media dalam negeri.

Oleh karenanya, Jokowi mengaku, ia menyempatkan diri mendiskusikan isu tersebut dengan beberapa tokoh pers nasional.

Diskusi juga dilakukannya bersama para pemimpin redaksi media nasional dan media lokal saat makan durian bersama di Kota Medan pada Rabu (8/3/2023) malam.

Baca juga: Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

Menurutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media.

Selain itu, ada usulan lain soal rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya bertemu. Kemudian, dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," kata Jokowi.

"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Kucing Oren Ikut Diwawancara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com