Di Rapat Pimpinan TNI-Polri, Jokowi Ingatkan Potensi Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi pada Februari-Maret 2023.

Peningkatan potensi tersebut diduga akibat kenaikan suhu yang disebabkan oleh fenomena el nino.

"Karhutla, ini kan el nino, hati-hati saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret sudah panasnya sudah naik," kata Jokowi seusai memberikan arahan di Rapat Pimpinan TNI dan Polri, Rabu (8/2/2023).

Presiden pun meminta agar aparat TNI dan Polri ikut terlibat dalam penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

Baca juga: Jokowi Utamakan Pencegahan Korupsi, ICW Soroti Saber Pungli dan RUU Perampasan Aset

Jokowi mengingatkan bahwa dirinya telah memberikan ultimatum akan mencopot pimpinan TNI dan Polri di daerah bila tak mampu mengatasi kebakaran hutan di wilayahnya.

"Tadi saya ulangi lagi soal janjian, janjian saya 7 tahun (lalu) masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung pangdam, kapolda, danrem," ujar Jokowi.

Dalam arahan yang disampaikan secara tertutup, Jokowi berpesan kepada TNI-Polri untuk memiliki visi yang sama.

Selain persoalan karhutlan, aparat TNI dan Polri juga diminta untuk menjaga program hilirisasi dan industrialisasi dari gangguan serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.

Baca juga: Galau Politik Surya Paloh, Sowan ke Jokowi hingga Ingin Bertemu Mega, tapi Kekeh Usung Anies

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat oleh rapat pimpinan hari ini.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi.

Ia menyebutkan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu adalah dengan memberantas tambang dan ekspor ilegal.

Sebab, praktik-praktik tersebut dinilai bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.

Rapat pimpinan TNI-Polri turut dihadiri sejumlah pejabat yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.