Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 03/02/2023, 18:03 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pihaknya telah bersepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjaga kekondusifan politik Tanah Air. Sebab, saat ini tensi politik tengah meningkat jelang gelaran Pemilu 2024.

“Kami bertekad bahwa dinamika politik yang semakin terlihat meningkat ini harus kita jaga bersama-sama,” ujar Sohibul usai bertemu Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

“Agar kehidupan politik ini ya benar-benar menjadi satu kehidupan politik yang stabil, kondusif,” sambungnya.

Baca juga: PKS Kunjungi Nasdem, Bahas Sekretariat Perubahan dan Piagam Deklarasi Koalisi

Ia menuturkan, perbincangan antara elite PKS dengan Surya Paloh tak hanya terkait dinamika internal bakal Koalisi Perubahan. Namun, juga soal politik kenegaraan, termasuk menjamin agar Pemilu 2024 berlangsung secara adil.

“Betul-betul kedaulatan rakyat itu bisa ditunaikan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan semua pihak agar mendorong demokrasi yang berpijak pada konstitusi.

“Sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas, demokrasi prosedural, demokrasi yang substansial,” imbuhnya.

Baca juga: Janji Setia Nasdem di Hadapan Anies, AHY, dan Elite PKS

Adapun Nasdem, PKS, Demokrat tengah menjajaki pembentukan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mempersidangkan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Partai Politik yang ada di DPR telah menyatakan menolak sistem tersebut. Hanya ada satu parpol yang mendukung sistem proporsional tertutup, yakni PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com