Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Kompas.com - 01/02/2023, 12:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah bakal menyetop ekspor tembaga dalam bentuk mentah mulai tahun ini.

Jokowi mengatakan, penyetopan ekspor barang mentah tidak boleh berhenti pada nikel dan bauksit yang sudah ia umumkan sebelumnya.

"Jangan sampai ini nikel sudah setop, saya sudah sampaikan lagi bauksit di Desember kemarin bauksit setop Juni, nanti sebentar mau saya umumkan lagi tembaga setop tahun ini," kata Jokowi dia cara Mandiri Investment Forum, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Pemerintah Bakal Setop Ekspor Tembaga, Bagaimana Nasib Freeport?

Jokowi mengeklaim, Indonesia sudah mampu melakukan hilirisasi industri tembaga karena beberapa smelter yang sedang dibangun akan segera rampung.

"Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi, Freeport sudah 51 persen, jadi berani kita setop," ujar dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menekankan bahwa hilirisasi industri adalah kunci agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

Ia mengatakan, hilirisasi nikel di dalam negeri sudah terbukti meningkatkan nilai tambah yang diperoleh Indonesia.

Baca juga: Jokowi Mau Setop Ekspor Tembaga, Ini Alasannya

Jokowi menyebutkan, saat masih mengekspor nilai mentah, uang yang diperoleh hanya 1,1 miliar dollar AS, tapi kini melonjak hingga 30-33 miliar dollar AS setelah mengekspor barang jadi.

"Bayangkan, dari kira-kira Rp 17 triliun lalu melompat jadi Rp 450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri dan tidak segan menghentikan ekspor barang mentah meskipun diprotes banyak negara.

"Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com