Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Kompas.com - 31/01/2023, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, peresmian Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih akan terkendala perdebatan soal sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang sudah tampak legawa jika bukan kadernya yang ditunjuk sebagai calon RI-2.

Namun, menurut Adi, Demokrat mematok harga mati, bahwa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus jadi cawapres.

"Bagi PKS mungkin tidak memaksakan cawapres, tapi tidak bagi Demokrat. Demokrat tentu harga mati bagi AHY," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Sedianya, Demokrat telah menyatakan dukungan buat Anies maju sebagai calon presiden (capres). Namun, Adi mengatakan, tak ada jaminan dari partai berlambang bintang mercy itu tetap mendukung Anies seandainya AHY tak dipilih jadi cawapres.

Menurut Adi, Demokrat sendiri sadar bahwa Koalisi Perubahan tak bisa berjalan tanpa mereka. Keinginan Nasdem mengusung Anies di panggung Pilpres 2024 mungkin gagal jika AHY dan jajarannya bermanuver.

Dengan situasi demikian, tak heran jika Demokrat berani memasang AHY sebagai cawapres harga mati.

"Nasdem itu pilihannya cuma PKS dan Demokrat, yang lain kan partai-partai berusaha menutup diri," ujar Adi.

Baca juga: PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Kendati demikian, Adi mengatakan, upaya Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungan buat Anies merupakan langkah maju buat Koalisi Perubahan.

Namun, butuh konsistensi dari keduanya sampai pendaftaran capres-cawapres peserta Pemilu 2024 resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Adi bilang, selama nama capres-cawapres belum didaftarkan, masih terbuka peluang buat partai-partai koalisi bubar jalan, tak terkecuali Demokrat.

"Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini, termasuk poros Koalisi Perubahan sangat mungkin bubar jalan," tutur dia.

Adapun sosok Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres yang akan diusung Partai Nasdem sejak awal Oktober lalu.

Belakangan, Demokrat juga menyatakan dukungannya terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Terbaru, PKS turut menyatakan sikap.

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS memang telah mewacanakan untuk berkoalisi. Namun, sampai saat ini ketiga partai belum juga resmi berkongsi.

Perihal cawapres disinyalir menjadi kendala. Demokrat bersikukuh mengajukan nama AHY sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang mendampingi Anies.

Adapun Nasdem sempat menyatakan partainya ingin sosok cawapres di luar ketiga partai demi mengutamakan prinsip keadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com