Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

Kompas.com - 30/01/2023, 15:46 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan yang berhak memberikan evaluasi pada menteri adalah Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo salah memberikan data ekspor-impor beras pada Jokowi.

“(Tudingan) itu persepsinya Mas Hasto sendiri. Sekali lagi, yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Ia menuturkan, jika ada menteri yang salah dalam melakukan pekerjaannya, Jokowi pasti akan langsung memberikan teguran.

Sehingga Ali meminta agar berbagai pihak berhenti menuding kinerja menteri tertentu.

“Jadi kita tidak usah kemudian menuding seseorang menteri berdasarkan hal-hal yang kemudian berdasarkan ketidaksukaan,” paparnya.

Ia kemudian menyinggung soal skandal korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi pertengahan 2020 lalu.

Baca juga: PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

Kasus tersebut menyeret Wakil Bendahara Umum PDI-P yang merupakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Kala itu, lanjut dia, Nasdem tak lantas meminta kursi menteri PDI-P diganti.

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” pungkasnya.

Adapun Hasto mengatakan akibat data yang salah dari Syahrul, Jokowi salah menyampaikan pidato soal stok beras.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," tutur Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Diketahui Syahrul tak kali ini saja ‘diserang’ oleh PDI-P.

Sebelumnya Ketua DPP PDI-P Sjarot Syaiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerjanya, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Ia juga mendesak agar menteri Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Kerenggangan hubungan antara Nasdem dengan PDI-P nampak pasca keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com