Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Kompas.com - 30/01/2023, 12:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap, reshuffle atau perombakan kabinet tidak hanya dilakukan karena alasan politis, tapi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada Reshuffle Kabinet

Adapun belakangan ini berembus isu perombakan kabinet. Isu itu makin menguat karena 1 Februari akan jatuh pada Rabu Pon. Adapun Rabu Pon adalah hari istimewa pemerintahan Jokowi, karena reshuffle kabinet biasanya terjadi pada Rabu Pon.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun enggan berspekulasi soal kemungkinan akan adanya kader dari partai politik tertentu yang tersingkir dari kabinet dalam reshuffle kali ini.

Cak Imin menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan PKB menghormati keputusan Presiden nantinya

Ia pun mengaku belum mendengar kabar mengenai akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Saya belum mendengar sama sekali soal reshuffle, belum diajak bicara, dan prinsipnya sama, reshuffle itu kewenangan presiden dan kita mendukung apapun keputusan presiden," kata Cak Imin.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Cak Imin pun menyatakan bahwa ia tidak akan menyetorkan nama-nama kader PKB untuk diajukan sebagai menteri meski menurutnya banyak kader PKB yang layak jadi menteri.

"PKB enggak perlu mengusulkan siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena presiden datanya lebih tahu daripada kita," ujar dia.

Jokowi sebelumnya meminta agar semua pihak menunggu saja perihal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet yang mungkin terjadi pada 1 Februari 2023.

Awalnya, saat ditanya awak media, Jokowi merasa heran jika pada 1 Februari nanti merupakan Rabu Pon. "Hmm? Masa?" tanya Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Jokowi lagi-lagi mengulang 'keheranannya' perihal Rabu Pon yang akan jatuh pada 1 Februari. Lalu, Jokowi terkekeh. Dia meminta agar menunggu saja.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," ucapnya.

Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com