Putuskan Tak Terapkan "Lockdown", Jokowi: Kalau Dilakukan, Rakyat Pasti Rusuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusannya untuk tidak memberlakukan lockdown (karantina wilayah) pada masa awal pandemi Covid-19 sudah tepat.

Sebab, menurut dia, masyarakat dan pemerintah akan sulit jika lockdown diberlakukan saat itu.

"Coba saat itu, misal kita putuskan lockdown. Hitungan saya, dalam dua atau tiga minggu rakyat sudah enggak bisa," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"(Rakyat) memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup. Negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Saya Semadi Tiga Hari untuk Putuskan Lockdown atau Tidak

Kemudian, jika hal itu terjadi, Jokowi yakin justru menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat.

"Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," ujar Jokowi.

Ia lantas menceritakan pengalamannya melakukan semedi selama tiga hari sebelum memutuskan kebijakan penanganan Covid-19.

Saat itu, Wali Kota Solo ini mempertimbangkan apakah Indonesia harus melakukan lockdown atau tidak.

Pasalnya, sejumlah negara sudah menerapkan kebijakan lockdown terlebih dulu.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Kebijakan Pakai Masker: WHO Bingung, Kita Juga Bingung

Oleh karenanya, Jokowi merasakan ada banyak tekanan dari berbagai pihak yang harus dihadapinya.

"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19.

Selain itu, Jokowi mengatakan, 80 persen anggota kabinet Indonesia Maju juga sudah meminta agar lockdown diberlakukan untuk menekan laju Covid-19.

Kemudian, anggota DPR RI dan partai politik juga meminta menerapkan kebijakan serupa.

"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen, 'Pak, lockdown', karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya (minta) lockdown," kata Jokowi.

Baca juga: Soal Kasus Covid-19 Naik, PB IDI: Tak Ada Pembicaraan Saat Ini untuk Rekomendasikan Lockdown

Namun, Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan lockdown. Ia mempertimbangkan kondisi masyarakat jika kebijakan itu diterapkan.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa dirinya sebagai Kepala Negara tidak bisa sembarang mengambil keputusan di masa krisis.

Sebab, semua yang diputuskannya menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa kita grusa-grusu kita bisa salah, kita bisa keliru," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Putuskan Kebijakan Ekonomi