Wapres Sebut Pemerintah Ingin Sepak Bola Maju, Jangan Kalah Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi PSSI, tetapi hanya ingin mendorong agar sepak bola Indonesia maju.

Menurut Ma'ruf, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Februari mendatang mesti membuat sepak bola Tanah Air yang lebih maju dan unggul.

"Pemerintah tidak akan melakukan intervensi, hanya mendorong supaya sepak bola kita itu maju, itu saja. Supaya sepak bola kita itu jangan terus tidak maju-maju, kalah terus, jadi harus dicari apa salahnya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Wapres Minta Kebudayaan Tak Hanya Dilestarikan: Nanti Hanya jadi Fosil

Ma'ruf menuturkan, pelatih-pelatih hebat sudah silih berganti didatangkan untuk melatih Indonesia, tetapi faktanya belum berhasil mempersembahkan prestasi.

Ia pun meragukan penilaian sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa orang Indonesia tidak mempunyai potensi di dunia sepak bola.

"Apa betul orang Indonesia itu tidak punya potensi? Saya belum yakin, belum yakin bahwa kita tidak punya potensi, 274 juta (orang) masa enggak ada? Mungkin ini yang perlu digali lagi bagaimana mencari bibit-bibit unggul," kata Ma'ruf.

Baca juga: Dua Menteri Ikut KLB PSSI, Wapres: Pemerintah Tak Lakukan Intervensi

Menurut dia, upaya tersebut tengah dilakukan melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mengatur rencana menumbukan talenta olahraga Indonesia dan mengembangkannya menjadi atlet berprestasi.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga angkat bicara mengenai keikutsertaan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam bursa calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI.

Ia menegaskan, pencalonan dua menteri itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah.

Baca juga: Buwas Sebut Ada Mafia Beras, Wapres Dilakukan Penyelidikan

Ma'ruf menuturkan, yang terpenting adalah pencalonan Erick dan Zainuddin tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh FIFA, PSSI, serta mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo selaku atasan mereka.

Ia juga mengingatkan agar tugas sebagai menteri tidak boleh terpinggirkan apabila mereka merangkap jabatan kelak.

"Sepanjang tidak ada yang dilanggar, saya kira tidak ada masalah menurut saya," kata Ma'ruf.