Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem-Gelora Ungkap Sulit dan Mahalnya Bikin Parpol Baru

Kompas.com - 26/01/2023, 05:50 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengungkapkan, untuk membuat sebuah partai politik baru hingga akhirnya menjadi peserta Pemilu 2024, tidak hanya sulit tapi juga mahal.

Bila merujuk ketentuan yang berlaku saat ini, maka setiap partai politik baru mesti mempunyai kepengurusan hingga lingkup wilayah terkecil. Dalam hal ini, paling tidak mereka juga harus membuktikan memiliki kantor pengurus mulai dari tingkat provinsi hingga kabupate/kota.

"Harus ada kantor, pengurus, anggota, dan itu kan tidak murah. Pasti mahal itu. Mengelola organisasi yang kemudian implementasinya sama di semua wilayah Indonesia di negara sebesar ini," ujar Fadli dalam acara GASPOL! Kompas.com yang ditayangkan pada Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Gelora Usul KPU Biayai Forum Unjuk Gigi Parpol Baru

Hal itu pun, imbuh dia, turut diamini oleh sejumlah pengurus parpol baru yang turut mengungkap mahalnya biaya untuk mendirikan sebuah parpol.

"Beberapa teman-teman partai politik pernah bercerita, ya mahal sekali untuk menjalankan, mempersiapkan roda-roda partai politik," kata Fadli.

"Tapi yang pasti (biaya pendirian parpol baru) sangat mahal. Mahal dan sulit. Sangat administratif sekali rezim proses pendirian partai," ucap Fadli.

Sepakat dengan Fadli, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengungkap biaya untuk menyewa kantor sekretariat. 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz SiddiqKompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Menurutnya, untuk menghadapi Pemilu 2024, paling tidak sewa kantor sekretariat sudah harus dimulai empat tahun sebelumnya.

"Sewa kantor itu harus sampai akhir tahapan pemilu, jadi akhir 2024. Berarti kami harus sewa empat tahun. Empat tahun kalau di kabupaten atau kota, minimal per tahun itu paling murah Rp 20 juta. Itu baru kantornya saja kan," kata Mahfuz.

Saat ini, terdapat 513 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. Bila 75 persen di antaranya harus sewa kantor, menurut Mahfuz, jumlah uang yang harus dikeluarkan parpol tentu tidak sedikit.

Belum lagi, imbuh dia, sewa kantor sekretariat partai untuk tiap kecamatan yang saat ini jumlahnya mencapai 7.000-an kecamatan se-Indonesia. Mahfuz menyebut paling tidak 50 persen di antaranya perlu ada kantor sekretariat. 

"Sekarang sewa (per) kecamatan saja satu tahun itu kalau di desa minimal kita keluar Rp 1 juta per bulan, Rp 12 juta per tahun, Rp 12 juta kali empat tahun kan. Udah Rp 48 juta. Kali berapa ribu bro? Padahal kalau mau virtual office, cost ini bisa kita hilangkan," ujar Mahfuz.

"Ini yang membuat partai baru ini tidak mudah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com