Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teka-teki Perombakan Kabinet, Jokowi Jadi "Reshuffle" 1 Februari?

Kompas.com - 25/01/2023, 07:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat menunggu rencana perombakan kabinet (reshuffle).

Jokowi menyampaikan hal itu usai meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2023).

Meski demikian, Jokowi tak memberikan pernyataan lugas, ketika menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan reshuffle dilakukan pada 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon.

"Tunggu," jawab Jokowi singkat, sembari berpamitan dan menyudahi sesi tanya jawab dengan awak media.

Baca juga: PPP Dapat Info, Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Bukan kali ini saja Jokowi memberikan pernyataan terkait kabar reshuffle. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara selalu meminta masyarakat untuk menunggu meskipun Presiden hanya memberikan pernyataan singkat.

Misalnya, saat mengunjungi daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 2 Januari lalu.

 

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi ketika ditanya soal nasib menteri asal Nasdem jika Jokowi jadi reshuffle.

"Ditunggu saja," tambahnya.

Baca juga: Kencang Isu Reshuffle Kabinet, PAN Sebut Hanya Tuhan dan Jokowi yang Tahu

Setelahnya, Presiden Jokowi memberi sinyal bahwa perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun, ketika awak media menanyakan kapan akan dilakukan, Jokowi belum memberi petunjuk pasti.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi setelah meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Provinsi Riau pada 5 Januari 2023.

Menteri asal Nasdem diganti?

Desakan agar menteri asal Nasdem dirombak mencuat di kalangan elite PDI Perjuangan, setelah partai besutan Surya Paloh itu secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca juga: Ditanya Lagi soal Reshuffle, Jokowi: Tunggu!

Sikap Nasdem pun dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres. Nasdem pun dipandang bermain dua kaki, mendukung Anies di satu sisi, di sisi lain tetap berada di pemerintahan.

Setidaknya, ada tiga kader Nasdem yang kini duduk di kursi kabinet. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Nasdem telah menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga masa pemerintahan berakhir pada 2024. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyampaikan hal itu ketika mengumpulkan pimpinan DPP serta anggota Fraksi Nasdem DPR di Nasdem Tower, 16 Januari lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com