Akui Ditawari Kursi Menteri, PKS: Tetap di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi tak menampik ada tawaran untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, ia menegaskan bahwa PKS memutuskan tetap berdiri sebagai partai politik (parpol) oposisi pemerintah.

“Ya semua ditawari, semua enggak ada masalah,” ujar Aboe ditemui di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

“PKS tetap berada di luar pemerintahan,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Hanya saja, Aboe tak menyampaikan secara detail siapa pihak yang memberikan tawaran tersebut.

Menurutnya, yang terpenting adalah sikap politik PKS untuk tetap berada di luar Istana.

“Yang penting PKS ada di luar pemerintahan,” ujar Aboe.

Baca juga: Soal Koalisi Perubahan, Sekjen PKS: Allah yang Putuskan Jadi atau Tidak

Diketahui, sempat muncul kabar PKS ditawari dua kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Beredar kabar, tawaran diberikan agar PKS keluar dari Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Isu tersebut muncul pada Oktober 2022 lalu. Tetapi, Juru Bicara PKS M Kholid membantah adanya kabar tersebut.

"Enggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait dua menteri apalagi disebut tawaran dua menteri untuk menjegal anies. Aduh kacau balau," ujar Kholid saat dihubungi pada 29 Oktober 2022.

Baca juga: PKS Tak Keberatan AHY Jadi Cawapres Anies dalam Koalisi Perubahan