Puan Tak Diajak Jokowi Bicarakan "Reshuffle": Presiden yang Tentukan Kapan Hari Baiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani mengaku tidak diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal reshuffle atau perombakan kabinet.

Oleh karena itu, Puan mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja menteri yang perlu dievaluasi.

"Wah, saya enggak bisa katakan hal itu. Itu kan prerogatif Presiden, dan saya enggak diajak bicara sama Presiden. Jadi, ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Puan mengatakan, pada prinsipnya reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Oleh karenanya, Puan kembali mengatakan bahwa Jokowi yang menentukan kapan reshuffle akan dilakukan.

"Jadi tentu saja Presiden yang nanti akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," katanya.

Meski demikian, Puan mengungkapkan, partai politik ataupun seorang individu boleh menyuarakan soal reshuffle.

Sebab, mungkin saja partai politik atau individu itu melihat ada menteri yang kurang membantu kinerja pemerintah.

Baca juga: Curhatan Puan: Tak Dapat Privilese, Banyak Tak Disukai Orang, dan Tak Harus Jadi Capres

"Tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi beberapa kali melempar sinyal akan melakukan reshuffle kabinet.

Bahkan, PDI-P terang-terangan mendorong agar menteri dari Nasdem dievaluasi.

Untuk diketahui, ada tiga menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Sebut Capres Tak Harus Dirinya, Puan Maharani Dianggap Paham Betul Aturan Main Pencapresan di PDI-P