Luhut: Kami Tidak Mau Negara Hebat Dipuja-puji Orang tapi Masih Ada OTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali berbicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Luhut mengungkapkan, OTT dapat ditekan dengan adanya digitalisasi belanja pemerintah. Hal ini kata Luhut, mampu menekan angka korupsi sehingga tidak ada lagi OTT ke depan.

"Jadi dengan itu kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi. Dan kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," kata Luhut kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah, dikutip Kompas.com, Kamis (19/1/2023).

Luhut juga menyinggung pernyataannya tentang OTT beberapa waktu lalu.

Baca juga: KPK Tegaskan Tetap Akan Lakukan OTT sebagai Upaya Turunkan Kasus Korupsi

Dia tidak ingin melihat lagi adanya OTT bukan bermaksud untuk memperlancar praktek korupsi. Tapi, Kata Luhut, ia tidak ingin negara hebat seperti Indonesia yang penuh puja puji masih ada banyak OTT.

Banyaknya OTT menandakan masih terus banyaknya pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi.

"Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu, kami tidak ingin negara yang begitu hebat dipuja-puji orang masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," tutur dia.

Baca juga: Bertemu Firli, Mahfud: OTT Tak Boleh Surut, Apalagi Jelang Tahun Politik

Lebih lanjut Luhut meyakini digitalisasi di semua layanan termasuk di internal pemerintahan akan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Ia pun meminta kepala daerah terus memperbaiki layanan pemerintahannya.

"Pemerintah daerah harus terus memperbaiki layanan pemerintahannya, salah satunya melalui digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi. Dan ini harus kita lakukan, kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat," jelas dia.