Massa SRMI Demo KPU RI Minta Pemilu Ditunda dan Audit Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali didemo puluhan orang, Rabu (18/1/2023).

Kali ini, pengunjuk rasa mengatasnamakan diri Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa mulai datang beserta mobil komandonya pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Ketua KPU Bantah Istana Minta Loloskan Partai Tertentu 

Mereka mengenakan pakaian merah, membawa panji-panji berlambang SRMI, serta mengacungkan poster berisi kritik kepada lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Lanjut pemilu? Audit dulu KPU," bunyi tulisan dalam poster yang dibawa massa.

"KPU harus adil sejak dalam pikiran!" seru orator.

"Ada partai yang tidak lolos tetapi diloloskan, ada partai lolos tetapi tidak diloloskan. KPU harusnya tidak berpihak kepada oligarki, tetapi berpihak kepada rakyat!" kata orator itu lagi.

Seruan-seruan ini berkaitan dengan pemberitaan soal dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Godok Aturan Sosialisasi Peserta Pemilu, KPU Akui Masih Beda Persepsi dengan Bawaslu

Sebelumnya, dugaan kecurangan ini disampaikan oleh gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kepada Komisi II DPR RI pekan lalu.

"Banyak tokoh yang laporkan kecurangan KPU, ada yang ke DPR, Bawaslu, DKPP, bahwa KPU tidak bekerja secara profesional dan jadi kaki tangan kelompok tertentu. Padahal KPU tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, apalagi jadi kaki tangan partai," seru orator lainnya.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung kondusif kendati Jalan Imam Bonjol di depan Kantor KPU RI sempat tersendat.

Selain massa, ada anak-anak di atas mobil komando.

Ketua Umum DPN SRMI Wahida Baharuddin Upa sebelumnya menyatakan, ada 3 tuntutan kepada KPU RI dalam unjuk rasa ini.

"Segera audit KPU. Buka data Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) partai politik kepada rakyat. Hentikan proses pemilu," ujar Wahida yang juga Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).