Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Larang Kampanye Bawa-bawa Nama NU

Kompas.com - 18/01/2023, 16:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) melarang kampanye menggunakan nama organisasi dan atribut Nahdlatul Ulama.

Ketua PBNU Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi jika ada pihak-pihak di dalam organisasi yang berkampanye mengatasnamakan NU.

Sebab, NU tidak terikat dengan partai politik dan calon presiden mana pun.

"Jika ada yang melakukan hal demikian, maka dia akan diberi teguran dan sanksi oleh PBNU karena itu adalah pelanggaran disiplin organisasi," ucap Fahrur kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Kiai dan Bu Nyai Jadi Juru Kampanye PKB, PBNU: Silakan Saja, Asal Tak Bawa Nama NU

Kendati begitu, PBNU tidak melarang para kiai dan nyai untuk berkampanye selama tidak membawa atribut organisasi.

Menurut Fahrur, kiai dan bu nyai memiliki hak untuk bebas berbicara dan mendukung capres maupun cawapres pilihannya.

Pernyataan ini juga menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB pekan lalu, yakni kiai dan nyai menjadi juru kampanye PKB.

"Setiap orang termasuk kiai punya hak politik dan kebebasan berbicara yang harus dihormati. Tentu saja dia boleh berkampanye untuk siapapun, asal tidak membawa nama dan atribut organisasi NU," tutur dia.

"Sementara pesantren adalah lembaga yang sepenuhnya didalam kekuasaan para kiai dan bu nyai," ujar Fahrur.

Sementara itu, terkait larangan kampanye di sarana atau kantor lembaga keagamaan, Fahrur meminta warga NU tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Baca juga: Bendera Partai Ummat Dibentangkan di Masjid, PBNU: Harus Ada Sanksi Jelas

Di sisi lain, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir.

Kemenag perlu mengatur apa yang dikategorikan oleh lembaga keagamaan. 

"Apa saja yang dikategorikan lembaga keagamaan. Namun, NU tidak boleh dipakai untuk mendukung capres atau partai," ucap Fahrur.

Sebelumnya diberitakan, para kiai dan nyai yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024 akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

PKB pun tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

Baca juga: PBNU Minta Larangan Kampanye di Rumah Ibadah Dipertegas

Oleh karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung PKB.

Bahkan, para ulama ini menentukan batas waktunya paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

"Menurut pandangan kiai semakin cepat pasangan presiden dan wapres (ditentukan), dan para kiai akan menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan, itu sudah bisa kampanye," ucap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com