Panglima TNI Janji Prajurit Tak Netral pada Pilpres Bakal Diusut Polisi Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berjanji bahwa prajurit aktif yang tidak netral dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal dihukum sesuai aturan.

"Kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah kita mulai penekanan pada jajaran untuk nanti netral. (Kalau ada anggota nakal), kita kan punya perangkat hukum. Ada POM (Polisi Militer), ada POM TNI, ada Pomal, ada Pomad dan Pomau," kata Yudo saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Yudo mengatakan, dia sudah berjanji akan menjaga netralitas TNI menjelang Pilpres 2024 sejak menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yudo mengatakan, dia akan konsisten untuk memenuhi janji netralitas TNI itu.

Dia juga memastikan bahwa sikap netral akan ditekankan kepada seluruh jajarannya.

Baca juga: Masuk Tahun Politik, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Berpolitik Praktis

"Kita punya intelijen. Kita punya perangkat intelijen untuk itu dan selama ini juga netral terus, dari dulu TNI," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Yudo Margono memastikan bahwa netralitas TNI tidak bisa diragukan. Sebab, sejak pemilu pertama terhelat, TNI tetap netral hingga kini.

"Enggak perlu diragukan lagi. Saya kira di dalam sejarah TNI sejak pemilu pertama sampai kemarin mana pernah TNI enggak netral? Semua kan sesuai. Kita kan netral," kata Yudo.

Kemudian, Yudo mengatakan, reformasi birokrasi terkait penegakan hukum di tubuh TNI akan terus dijalankan di masa kepemimpinannya.

"Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum, tentunya pasti akan kita kenakan sanksi hukum," kata Yudo Margono.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Tak Berpolitik Praktis, Panglima Yudo: TNI Netral, Konsisten untuk Itu

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri menjaga kondusivitas memasuki tahun politik dan kontestasi Pilpres tahun 2024.

Jokowi meminta dua lembaga itu tidak berpolitik praktis.

"Perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional di SICC, Bogor, Selasa.

Jokowi mengingatkan, tugas dan fungsi TNI-Polri adalah menjaga keamanan menuju pemilu.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta TNI-Polri menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik identitas.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Panglima TNI Awasi Peradilan Kasus Mutilasi di Timika

Kemudian, turut memetakan potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi sebelum memakan korban dan merugikan masyarakat.

"Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. (Saling menyalahkan) Salah siapa ini, salah siapa ini," ujar Jokowi.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Novianti Setuningsih)