Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Karhutla, Polri Lakukan Pemantauan Setiap Hari

Kompas.com - 17/01/2023, 17:43 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan terus melakukan pemantauan terhadap adanya ancaman kejadian kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di tahun 2023.

Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, setiap hari Polri melakukan pemantauan potensi titik api guna mengantisipiasi karhutla.

“Pemantauan kita terhadap ancaman karhutla kita lakukan sepanjang tahun, setiap hari,” kata Agung saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).

Menurut Agung, kejadian karhutla akan dapat ditangani dengan baik apabila api yang masih kecil sudah dipadamkan.

Baca juga: Iklim 2023 Diprediksi Lebih Kering, Pemerintah Waspadai Karhutla

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit juga dilakukan untuk menemukan hot spot atau titik panas.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, proses memadamkan api secara cepat merupakan kolaborasi pemanfataan tehnologi dan tim pemadaman yang selalu siaga.

“Polri didukung masyarakat dengan memanfaatkan sistem dan teknologi terus bekerja, sehingga dapat memadamkan karhutla dengan cepat dan efektif pada saat api masih kecil,” ujar Agung.

Baca juga: Cegah Karhutla, PHE Jambi Merang Kenalkan Inovasi Sekat Kanal Terpal dan Sekat Bakar

Dikutip dari Tribunnews.com, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta semua pihak mewaspadai adanya potensi Karhutla pada tahun 2023.

Pantauan BMKG, kemarau tahun 2023 di bulan Agustus-September berpotensi lebih tinggi mengakibatkan karhutla dibanding saat kemarau basah di tahun 2020-2022.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Karhutla di kantor KLHK, Jakarta, Rabu (28/12/2022), menyampaikan curah hujan tahunan 2023 diprediksi kategori normal. Tetapi, akan sedikit lebih rendah dibanding tahun 2022.

"Secara khusus, perlu diwaspadai potensi karhutla di wilayah utara Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Aceh pada Februari 2023," kata Dwikorita seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: PK Jokowi atas Vonis Gugatan Karhutla Kalteng Dinilai Langkah Mundur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com