Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan SBY Jelang Pemilu 2024: Ingatkan Rakyat Ternyata yang Dulu Lebih Bagus

Kompas.com - 17/01/2023, 16:04 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan isi pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam retret bersama kader utamanya di Pacitan, Jawa Timur akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, SBY memberikan sejumlah pesan untuk memenangkan Pemilu 2024. Pertama, menyampaikan pada masyarakat berbagai pencapaiannya saat menjadi Presiden RI tahun 2004-2014.

“Keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan selama ini, kalau dikomunikasikan ke masyarakat itu menjadi impian, harapan masyarakat lagi,” ujar Syarief pada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Menurut dia, kondisi masyarakat saat ini lebih berat ketimbang saat SBY memimpin.

Baca juga: SBY Minta Kepala Daerah dari Demokrat Utamakan Kepentingan Rakyat Ketimbang Partai

Maka para kader didorong untuk kembali mengingatkan masyarakat dengan situasi pemerintahan SBY dan Demokrat.

“Jadi rakyat itu bisa ingat lagi, dulu begini, ternyata lebih bagus yang dulu,” ungkap dia.

Kedua, SBY memerintahkan kader Demokrat untuk turun langsung ke masyarakat.

“Artinya selalu bersama rakyat. Intinya di situ. Peduli dengan rakyat, kuncinya di situ,” sebutnya.

Ketiga, Presiden ke-6 RI tersebut, meminta kader Demokrat yang menjadi kepala daerah untuk fokus bekerja.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Syarief menuturkan, SBY meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah memprioritaskan kepentingan publik ketimbang partai.

“Karena kalau dia (kepala daerah) dari Demokrat, kalau dia peduli dengan rakyatnya, berhasil, pasti juga Demokrat dapat dampak positifnya kan,” imbuh dia.

Diketahui, Partai Demokrat mengadakan retret untuk pemenangan Pemilu 2024 di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (14/1/2023) dan Minggu (15/3/2023).

Dalam kontestasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Demokrat tengah menjajaki pembentukan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski komunikasi ketiga partai politik (parpol) itu diklaim terus berjalan, namun hingga kini koalisi tersebut tak kunjung dideklarasikan.

Salah satu yang menjadi ganjalan adalah penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com