Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Gubernur-Bupati Pantau Harga Pangan, Jokowi: Enggak Musim Lagi "ABS"

Kompas.com - 17/01/2023, 11:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah sering-sering masuk pasar untuk mengecek harga-harga bahan pangan dan makanan pokok di masyarakat.

Menurut Jokowi, sudah tidak musim lagi pejabat daerah mengandalkan informasi yang disampaikan oleh bawahannya dengan sistem asal bapak senang (ABS).

"Tolong bupati, walikota, gubernur, sering-sering masuk pasar. Cek betul-betul di lapangan apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Konstitusi Kita Menjamin Pembangunan Rumah Ibadah

"Jangan sampai, sudah enggak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS. 'Baik, Pak', 'enggak ada yang naik, Pak', 'harga stabil, Pak'. Cek langsung ke lapangan," imbuh Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, sejauh ini ada beberapa harga bahan pangan yang naik. Menurut penelusuran, ia menyampaikan harga beras sudah naik di 79 daerah.

Kemudian, harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras melonjak di 75 daerah.

"Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Kita harus kerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Jokowi menuturkan, inflasi tengah menjadi momok yang menakutkan bagi semua negara, termasuk Indonesia.

Namun begitu, ia bilang, tingkat inflasi di Indonesia masih lebih baik dibanding negara lain. Sepanjang tahun 2022, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 5,51 persen.

Sedangkan di negara lain mencapai puluhan persen. Di Uni Eropa mencapai 9,2 persen, dan negara lain seperti Turki mencapai puluhan persen.

Di sisi lain, tingkat inflasi yang masih berada pada level aman tidak bisa menjadi jaminan. Ia meminta bupati, walikota, dan gubernur untuk menahannya.

Baca juga: Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Akan Dimulai, Jokowi Segera Terbitkan Inpres

"Yang di daerah, yang berkaitan tarif angkutan, PDAM, hati-hati itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM naikkan lebih dari 100 persen," tutur dia.

Lebih lanjut Jokowi menyebut, turun langsung ke lapangan untuk memeriksa harga bahan pangan juga bertujuan agar bisa mengantisipasi sedini mungkin. Pengecekan harga ini bisa dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI).

"Bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yg ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Biar bisa kita kejar dan antisipasi untuk kita selesaikan," sebut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com