Mahfud Ungkap Sulitnya Proses Hukum Pelanggaran HAM Berat: Fakta Ada, Bukti Nihil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah saat ini mengutamakan penyelesaian 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui jalur non-yudisial karena tidak mudah mencari bukti-bukti kasus itu dan menjerat para pelakunya.

"Karena kalau bicara soal pelaku, amat sangat sulit, dan itu hanya bisa pengadilan yang memutuskan," kata Mahfud dalam Kompas Petang Kompas TV, Minggu (15/1/2023).

"Faktanya ada tetapi buktinya tidak ada, sehingga semua yang diajukan oleh pengadilan dikalahkan semua," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, karena kendala dalam menempuh jalur hukum itu maka saat ini pemerintah mengutamakan penyelesaian secara non-yudisial dengan menitikberatkan kepada korban.

Baca juga: LPSK: Data Korban Pelanggaran HAM Berat Masih Sedikit Dibandingkan Angka Sebenarnya

"Sebagai langkah baru sudah dimulai untuk memperhatikan dan merehabilitasi hak korban. Ini korban yang jadi fokus kita, bukan pelaku," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah mengutamakan merehabilitasi para korban kasus pelanggaran HAM berat.

"Kita cari korbannya dan kita merehabilitasi kerusakannya, apakah itu kerusakan mental, ekonomi, maupun politis," ucap Mahfud.

Mahfud kemudian memberikan salah satu contoh penyelesaian non-yudisial yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Pemerintah Rumuskan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

"Misalnya korban, yakni keturunan dari peristiwa PKI kan banyak yang menjadi korban seperti dipecat, tidak boleh bekerja dan sebagainya lalu mengalami penderitaan yang berkepanjangan, ya kita selesaikan, berikan hak-hak politiknya, itu sudah dimulai sebenarnya." ujarnya.

Mahfud mengatakan, pemerintah bakal menyelesaikan atau merehabilitasi korban pelanggaran HAM berat masa lalu melalui penugasan kepada beberapa kementerian terkait.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan memang terjadi dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu.

"Dengan pikiran jernih dan hati yang tulis sebagai Kepala Negara saya mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di masa lalu," kata Jokowi setelah membaca laporan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). (PPHAM) di Istana Kepresidenan pada Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Anggota DPR Sebut Jokowi Harus Tuntaskan Persoalan HAM Berat Sebelum Masa Jabatannya Habis

Presiden pun mengaku sangat menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat pada sejumlah peristiwa. Kepala Negara lalu menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, sebagai berikut:

1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

"Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial," kata Jokowi.

"Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang," ujarnya lagi.