Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Ijtima Ulama PKB, Cak Imin Didorong Maju Pilpres dan Raih 100 Kursi DPR

Kompas.com - 14/01/2023, 16:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB tetap mendukung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.

Adapun Ijtima Ulama Nasional ini digelar selama dua hari berturut-turut pada Jumat-Sabtu, 13-14 Januari 2023.

"Iya, kita sangat mendukung (Cak Imin maju Pilpres). Adapun realitas nanti politik kita sangat percaya bahwa Gus Muhaimin bisa menentukan gimana positioning PKB ini," kata Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB, KH Maman Imanulhaq saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Wapres Bilang Saatnya yang Muda Maju Pilpres, PKB: Itu Dukungan untuk Cak Imin

Maman menuturkan, terlepas dari itu, kiai dan ulama menyerahkan sepenuhnya urusan nama-nama yang diusung partai kepada Cak Imin.

Namun, menurut rekomendasi para kiai dan ulama, ada beberapa kriteria calon pemimpin yang perlu diperhatikan.

Kriteria itu menyangkut kecerdasan, amanah, dan kemampuan berkomunikasi, utamanya komunikasi kepada publik yang lebih transparan.

"Tapi yang jelas ijtima ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa, dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap Capres atau Cawapres di kepemimpinan nasional di 2024," ucap Maman.

Baca juga: Para Ulama Dorong PKB Segera Tentukan Capres, Tenggat Waktu sampai Maret

Maman mengungkapkan, para kiai juga memberikan mandat penuh kepada Muhaimin dalam menentukan arah dan kebijakan PKB ke depan.

Mandat ini juga menyangkut target 100 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemenangan PKB masuk dalam 3 besar di 2024.

Nantinya, para ulama akan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk Pilpres tahun 2024. Para ulama akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), namun menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

Baca juga: Pesan Maruf Amin untuk PKB: Jangan Tinggalkan Politik Kiai, Nanti Kiainya Pergi

Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

"Waktunya lumayan masih panjang. Para kiai, para Bu Nyai ini akan turun door to door, dari satu pintu ke pintu lain, dari satu kampung ke kampung lain, karena kebetulan kami punya para da'i-da'i yang di daerahnya memiliki jangkauan jamaah yang kuat," sebut Maman.

Sebagai informasi, ijtima ulama nusantara ini merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan dan pandangan konstruktif para ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren di tanah air dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Maruf Amin Harap PKB Tembus 3 Besar pada Pemilu 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, musyawarah para ulama dari seluruh wilayah Indonesia ini adalah bagian dari perhatian para ulama bagi PKB.

Penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara ini juga memastikan bahwa kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari para ulama, serta memantapkan keterpautan perkhidmatan para ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat kita perlukan bagi kemajuan bangsa. Empat ratus hari menuju Pileg dan Pilpres 2024, PKB sangat membutuhkan nasehat dan bimbingan Para Ulama untuk kemenangan dan kejayaan PKB" kata pria yang karib disapa Cak Imin itu, Jumat (13/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com